Pasok Bahan untuk Kebutuhan MBG, Produk Pertanian Kota Batu Wajib Kantongi Sertifikasi GAP

JATIMTIMES – Produk pertanian unggulan Kota Batu yang dipasok untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), standar kualitasnya menjadi sorotan utama. Untuk dapat menembus rantai pasok tersebut kepemilikan sertifikasi Good Agriculture Practice (GAP) menjadi syarat yang harus dipenuhi.

​Langkah standarisasi tersebut diambil untuk menjamin bahwa setiap komoditas yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, melalui proses budidaya yang sehat, aman, dan bebas dari residu kimia berbahaya. Hal ini sejalan dengan tuntutan pasar modern dan instansi kesehatan yang menjadi pengawas program gizi nasional.

Baca Juga : Kalender Jawa Minggu Legi 19 April 2026: Hidupnya Penuh Ujian

​Praktisi pertanian sekaligus penggiat ekosistem tani terpadu Kota Batu, Rakhmad Hardiyanto, menjelaskan bahwa standarisasi melalui GAP adalah pintu masuk bagi produk lokal untuk naik kelas. Menurutnya, tanpa sertifikasi tersebut, produk unggulan Batu akan sulit bersaing di pasar formal, apalagi untuk masuk ke dalam program strategis pemerintah.

​“GAP adalah pola budidaya pertanian yang sehat dan baik. Ini bukan lagi sekadar pilihan, tapi keharusan. Untuk masuk ke program Makan Bergizi, dokumen keamanan pangan adalah hal pertama yang akan diperiksa oleh tim asesmen atau ahli gizi,” ujarnya saat ditemui JatimTIMES, belum lama ini.

​Hingga saat ini, sedikitnya sudah ada 12 komoditas unggulan di Kota Batu yang telah berhasil mengantongi sertifikat GAP dari dinas terkait. Komoditas tersebut mencakup produk hortikultura hingga peternakan yang kini mulai didiseminasikan lebih luas kepada para petani anggota ekosistem di wilayah hulu.

Pria yang disapa Hardi itu menerangkan bahwa penerapan GAP ini mencakup pengawasan ketat mulai dari pemilihan benih, penggunaan pupuk, hingga tata cara panen yang benar. Rakhmad menambahkan, adanya standarisasi ini juga memudahkan proses pelacakan (traceability) produk jika suatu saat terjadi kendala kualitas di tangan konsumen.

​“Konsumen saat ini, terutama untuk program pemerintah seperti MBG, memerlukan kepastian standar. Melalui GAP, kita memberikan jaminan bahwa sayur atau susu yang mereka terima diproduksi dengan cara-cara yang benar dan higienis. Ini yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani kita,” imbuh Hardi.

Baca Juga : Tak Hanya di Indonesia, Berikut Daftar Harga Kenaikan BBM RON 98 di Negara ASEAN

​Namun, tantangan di lapangan tetap ada. Proses dokumentasi dan pencatatan harian yang rumit seringkali membuat petani enggan mengurus sertifikasi tersebut secara mandiri. Menanggapi hal itu, kini mulai dikembangkan sistem pendampingan terpadu melalui platform digital yang membantu petani melakukan pencatatan secara otomatis.

​Dengan bantuan teknologi, data budidaya petani dapat terekam dengan rapi sehingga memudahkan verifikasi oleh Dinas Pertanian Provinsi. Hal ini diharapkan mampu mempercepat penambahan jumlah komoditas bersertifikat di Kota Batu agar serapan pasar untuk program MBG tidak hanya didominasi oleh segelintir komoditas saja.

​“Kami mendorong kolaborasi dengan pihak akademisi dan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi sertifikasi ini secara gratis bagi petani. Harapannya, seluruh petani di Batu memiliki syarat berupa sertifikat GAP ini agar produk mereka bisa terserap maksimal, baik di pasar lokal atau daerah maupun luar kota Batu,” pungkas dia.