JATIMTIMES — Di hadapan jajaran DPRD Kota Blitar, Senin pagi, 3 November 2025, Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyampaikan nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar itu menjadi forum penting untuk menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintah kota di tengah situasi ekonomi yang menantang.
Baca Juga : Event Nasional November Bakal Ramaikan Jember, Bupati: Semaksimal Mungkin Tidak Gunakan APBD
Dalam sambutannya, Mas Ibin menekankan bahwa rancangan APBD tahun depan disusun secara realistis, adaptif, dan berpihak pada rakyat kecil.
“APBD 2026 tetap kita arahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga layanan publik, dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah,” ujarnya dalam sambutan resmi yang dibacakan di hadapan anggota dewan dan unsur Forkopimda.
Mas Ibin mengakui bahwa tahun anggaran 2026 bukanlah tahun yang mudah. Ia menyebutkan bahwa kemampuan fiskal daerah menurun sekitar 11,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan itu tidak menjadi alasan bagi Pemkot Blitar untuk mengendurkan pelayanan publik.
“Penurunan ini sebagian besar dipicu oleh berkurangnya alokasi dana transfer dari pusat dan provinsi. Tapi kami tetap menjaga agar program prioritas masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.
Rancangan APBD Kota Blitar tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp841,8 miliar, dengan pendapatan daerah senilai Rp785,5 miliar dan sisanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp56,2 miliar.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp210,1 miliar, pendapatan transfer dari pusat dan provinsi sebesar Rp566 miliar, serta lain-lain pendapatan sah sekitar Rp9,3 miliar.
Mas Ibin menegaskan, penurunan TKD (Transfer ke Daerah) lebih dari 15 persen menjadi tantangan tersendiri.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut kemampuan daerah dalam melindungi warganya. Maka strategi fiskal harus disusun dengan cermat dan penuh tanggung jawab,” katanya.
Tema pembangunan Kota Blitar tahun 2026 difokuskan pada penguatan pondasi transformasi pelayanan dasar yang didukung oleh SDM dan infrastruktur berkelanjutan. Dengan visi besar “Kota Blitar yang Maju, Sehat, dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan”, arah pembangunan tahun depan menitikberatkan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Mas Ibin menjelaskan, belanja daerah sebesar Rp841,8 miliar akan dibagi ke dalam tiga prioritas besar.
Pertama, belanja untuk kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti program pendidikan gratis, beasiswa mahasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah swasta.
Di sektor kesehatan, Pemkot tetap menjamin pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penerima bantuan iuran, serta menyediakan anggaran untuk obat dan bahan medis penunjang di RSUD dan puskesmas.
Selain itu, belanja sosial seperti bantuan Rastrada, santunan anak yatim, dan ransum lansia juga tetap dijaga.
“Kita ingin memastikan bahwa di tengah tekanan fiskal, tidak ada masyarakat miskin yang kehilangan hak dasarnya,” tegas wali kota.
Belanja pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian, antara lain pelatihan kewirausahaan bagi UMKM, pelatihan berbasis kompetensi untuk pencari kerja, hingga program karya mas bagi masyarakat produktif.
Prioritas kedua diarahkan pada revitalisasi infrastruktur perkotaan dan penguatan sektor ekonomi. Belanja modal tahun 2026 sebesar Rp72,3 miliar akan digunakan untuk berbagai proyek publik, seperti normalisasi drainase dan irigasi, revitalisasi fasilitas umum pedestrian, dan pembangunan ruang terbuka hijau.
Proyek strategis seperti Blitar Trade Center (BTC), revitalisasi pasar tradisional, dan pengembangan destinasi wisata rekreasi dan olahraga juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita ingin mengubah tantangan fiskal menjadi momentum transformasi. Infrastruktur yang baik tidak hanya memperindah kota, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru,” kata Mas Ibin.
Dalam nota keuangannya, wali kota menegaskan pentingnya pengelolaan APBD yang efisien, efektif, dan produktif. Pemerintah, ujarnya, tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil nyata bagi masyarakat.
Untuk itu, APBD 2026 diarahkan pada belanja wajib dan mengikat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta memenuhi mandatory spending di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami sangat berhati-hati karena pemerintah daerah yang tidak memenuhi belanja wajib berisiko terkena sanksi penundaan dana transfer,” ujar Mas Ibin.
Ia menambahkan, paradigma belanja daerah perlu diubah. “Mulai tahun depan, setiap rupiah belanja daerah harus memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap masyarakat. Tidak ada lagi belanja seremonial yang tidak berdampak,” tegasnya.
Dalam bagian akhir pidatonya, Mas Ibin menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, ketergantungan terhadap dana transfer pusat harus secara bertahap dikurangi.
“Momentum 2026 akan kami gunakan untuk membangun pondasi kemandirian fiskal. PAD harus jadi penggerak utama,” katanya.
Ia kemudian merinci langkah-langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pembaruan data, peningkatan kepatuhan pajak, serta perluasan basis wajib pajak.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekalibrasi tarif pajak daerah dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi agar tidak membebani masyarakat. Upaya diversifikasi sumber PAD akan dilakukan melalui pengembangan layanan publik berbasis digital dan proyek berbayar yang transparan, seperti pengelolaan Blitar Trade Center (BTC).
Di sisi lain, peningkatan tata kelola retribusi daerah akan ditempuh lewat digitalisasi sistem parkir dan penguatan sistem keuangan di RSUD. Tak kalah penting, pemerintah juga menyiapkan inovasi pendanaan daerah melalui kerja sama investasi dan optimalisasi pemanfaatan aset untuk pembiayaan berbagai proyek infrastruktur prioritas.
Menurut Mas Ibin, langkah-langkah itu akan menjadikan APBD Blitar lebih kreatif dan adaptif tanpa kehilangan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Baca Juga : Jalan Tembus Griya Shanta Disambut Warga, Permudah Akses Siswa ke Sekolah
“Kita tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Kemandirian fiskal adalah kunci agar Blitar bisa berdiri tegak menghadapi perubahan zaman,” tuturnya.
Menghadapi 2026 dengan Semangat Kolektif
Meski tantangan yang dihadapi cukup berat, terutama karena potensi penurunan transfer ke daerah dan tekanan ekonomi nasional, pemerintah kota tetap berkomitmen menjaga semangat pelayanan publik. Wali Kota mengajak seluruh elemen, mulai dari DPRD, ASN, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan sosial kota.
“Tidak ada kemajuan tanpa kerja sama. Dengan kerja solid antara DPRD dan pemerintah, saya yakin Blitar akan tetap melangkah maju, membangun dari keterbatasan menuju kesejahteraan,” kata Mas Ibin menutup sambutannya.
Rapat paripurna itu ditutup dengan tepuk tangan panjang dari para anggota dewan dan tamu undangan. Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim dalam pernyataannya, menyebut bahwa nota keuangan yang disampaikan wali kota menunjukkan arah fiskal yang hati-hati namun tetap progresif.
“Kita akan bahas bersama secara konstruktif agar APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan rakyat Blitar,” katanya.
Dengan semangat gotong royong, APBD 2026 Kota Blitar bukan sekadar angka, melainkan cermin dari komitmen kolektif membangun masa depan kota yang tangguh, inklusif, dan sejahtera.
APBD 2026 Tetap Pro-Rakyat, Pemkot Blitar Fokus Perangi Kemiskinan dan Bangun Blitar Trade Center
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperinda) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menegaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 tetap menempatkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat sebagai fokus utama.
Menurutnya, proses perencanaan anggaran dan belanja daerah selalu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, baik dari sisi pendapatan maupun rencana kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah.
“Setiap tahun perencanaan itu dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari pendapatan sampai belanja di semua OPD,” ujarnya saat ditemui usai rapat paripurna.
Ia menambahkan, meskipun kondisi keuangan daerah menurun akibat turunnya dana transfer pusat, pemerintah kota tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program-program sosial.
Tri Iman menegaskan bahwa program Rastrada dan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas, meski dengan penyesuaian besaran anggaran.
“Semua kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat masih ada. Hanya nanti jumlahnya akan disepakati antara Wali Kota dan DPRD,” tuturnya.
Menurutnya, seluruh kegiatan pembangunan pada dasarnya bermuara pada pengentasan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia mencontohkan, selain program bantuan sosial seperti sekolah gratis atau pemberian Rastrada, upaya memperluas jaringan pemasaran produk daerah juga menjadi strategi pengentasan kemiskinan.
“Kalau pembangunan daerah itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, maka salah satu indikator kesejahteraan itu adalah turunnya tingkat kemiskinan,” kata Tri Iman.
Ia menjelaskan, program pengentasan kemiskinan di Kota Blitar tetap menjadi prioritas nasional sekaligus daerah, dan terus dikaitkan dengan upaya meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Salah satu langkah strategis yang akan dimulai tahun 2026 adalah pembangunan Blitar Trade Center (BTC).
“Pembangunan BTC akan dimulai karena ini penting untuk peningkatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Tri Iman menjelaskan, dengan hadirnya BTC, akses pasar produk lokal akan semakin luas, sehingga diharapkan pendapatan masyarakat meningkat dan kemiskinan menurun.
“Pak Wali Kota akan melihat alternatif pembiayaan yang memungkinkan, karena meski transfer keuangan turun, pembangunan ini harus tetap berjalan,” pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Blitar menunjukkan konsistensi menjaga keseimbangan antara keberpihakan sosial dan keberlanjutan ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal nasional.
