JATIMTIMES - Menjelang penghujung tahun serapan APBD Jombang 2025 masih mencapai 62%. Hal itu menuai tanggapan DPRD untuk segera mengevaluasi serapan anggaran tersebut.
Ketua DPRD Jombang menilai serapan APBD Jombang di tahun anggaran 2025 ini sudah cukup baik yaitu sekitar 62%. Hanya saja, dengan sisa waktu 3 bulan menuju akhir tahun ini serapan anggaran bisa dimaksimalkan.
Baca Juga : Dear Warga Jombang, Ini Tips Jaga Kesehatan di Tengah Cuaca Ekstrem
Oleh karena itu, pihaknya meminta komisi-komisi di DPRD Jombang untuk ikut mengecek realisasi sesuai bidang masing-masing. Hal ini merupakan salah satu cara legislatif dalam memonitor serapan anggaran di pemerintahan.
"Bukan hanya angka serapan yang perlu diperhatikan, tapi juga apakah realisasi pembangunan di lapangan sudah sesuai atau belum. Itu yang sedang kami evaluasi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (02/10/2025).
Menurut Hadi, beberapa OPD sudah terlihat menggenjot realisasi, meski DPRD masih menunggu laporan resmi dari Pemkab terkait detail capaiannya. Di lain sisi, ia juga mendorong agar program-program pemerintah terutama pembangunan fisik segera diselesaikan.
"Jangan sampai serapan rendah, karena itu berarti ada program yang tidak berjalan," ucapnya.
Sekda Kabupaten Jombang Agus Purnomo membenarkan serapan APBD tahun anggaran 2025 sudah mencapai 62,26%. Serapan terendah berada di Dinas Sosial sekitar 21,29%. "Rendahnya serapan Dinsos dipengaruhi adanya tambahan program pengadaan tanah di Desa Tunggorono untuk pembangunan lahan Sekolah Rakyat yang saat ini masih berproses," terangnya.
Baca Juga : Solidaritas Tagana Kota Batu: Sayur Segar untuk Korban Ponpes Al Khoziny Sidoarjo
Kendati begitu, Agus menuturkan bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Jombang masih berada dalam jalur yang direncanakan. Semua kegiatan belanja dikendalikan melalui sistem anggaran kas yang disusun dan evaluasi setiap bulannya.
Mulai tahun ini, lanjut Agus, evaluasi pelaksanaan anggaran kas dilakukan lebih ketat. Proyek-proyek strategis yang dibiayai APBD ditargetkan dimulai tepat waktu demi menghindari keterlambatan di lapangan.
"Kalau pencairan dana meleset dari jadwal, capaian penyerapan juga akan ikut turun. Karena itu, kami tekankan kedisiplinan setiap OPD terhadap jadwal anggaran kas," pungkasnya.
