JATIMTIMES — Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyampaikan serangkaian catatan strategis terhadap arah kebijakan dan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Peringatan kemerdekaan dinilai harus menjadi momentum evaluasi mendasar agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar menjadi deretan angka statistik atau rutinitas formalitas tahunan, melainkan benar-benar mampu mengikis kesenjangan dan menghadirkan kemanfaatan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga : Upacara HUT Ke-81 RI di Istana Merdeka Mulai Jam Berapa? Cek Jadwal Lengkap 17 Agustus 2026

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati menegaskan bahwa hakikat kemerdekaan di tingkat daerah diukur dari seberapa jauh  alokasi APBD memicu dampak kesejahteraan yang adil dan merata. Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan Pemprov Jatim tidak boleh menutup mata terhadap jurang ketimpangan antarwilayah yang masih menganga.

"Tingginya pertumbuhan ekonomi tentu belum tentu secara otomatis berarti pemerataan kesejahteraan di Jawa Timur. Kita lihat sendiri Jawa Timur ini memiliki karakter yang luar biasa beragam. Ada kawasan yang berkembang pesat secara industri, perdagangan, dan jasa, sementara wilayah lainnya masih menghadapi banyak persoalan seperti di Madura, daerah pinggiran Selatan, hingga ujung Timur," ujar Lilik, Senin (17/8/2026).

Legislator Dapil Jatim I Surabaya ini menekankan bahwa postur keuangan daerah harus dijadikan daya dorong utama untuk menyetarakan pembangunan di wilayah-wilayah ketertinggalan tersebut. Ia mengingatkan, APBD tidak boleh hanya berupa angka, tapi harus menjadi sebuah instrumen untuk memperkecil kesenjangan.

"Alokasi APBD ke depannya harus semakin berbasis pada impact dan kebutuhan wilayah. Daerah dengan ketertinggalan harus memperoleh intervensi yang jauh lebih terukur untuk meningkatkan produktivitas masyarakatnya, bukan hanya sekadar bantuan yang bersifat konsumtif," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa efisiensi belanja daerah juga tidak boleh dimaknai secara dangkal sebatas pemotongan perjalanan dinas atau penghentian kegiatan seremonial semata. Efisiensi sejati terletak pada keberanian menghapus program-program yang tumpang tindih serta kegiatan rutin tanpa dampak jernih, lalu mengalihkan fokus anggaran pada sektor dengan multiplier effect tinggi seperti pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, serta perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi daerah.

"Efisiensi di sini tentu tidak boleh kita maknai sekadar memangkas perjalanan dinas, rapat, atau kegiatan administratif. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memastikan tidak ada anggaran yang tumpang tindih, programnya tidak jelas, belanjanya tidak produktif, maupun kegiatannya dilakukan hanya karena sudah menjadi rutinitas tahunan," jelas Politisi PKS tersebut.

Ia menambahkan contoh konkret perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata Pantai Temperan di Pacitan yang dinilai masih belum maksimal, sehingga menghambat kunjungan pelancong meski promosi dan fasilitas pendukungnya sudah dibenahi.

Lebih jauh, Fraksi PKS juga menaruh perhatian serius terhadap sektor kedaulatan pangan. Dalam hal ini, Jatim memang menempati posisi vital sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi pencapaian swasembada produksi dinilai belum sepenuhnya menjawab tantangan kesejahteraan di tingkat tapak. 

Lilik menekankan pentingnya keselarasan antara grafik produksi dengan grafik pendapatan petani, di mana kenaikan hasil panen harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan keluarga tani yang menjadi garda terdepan sektor pertanian.

"Prinsipnya Fraksi PKS berharap produksi pangan harus naik, tetapi pendapatan petani juga harus naik. Jangan sampai kita berhasil mencapai swasembada pangan, tetapi petaninya tetap belum sejahtera," kata Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.

"Ukuran keberhasilan kedaulatan pangan Jawa Timur bagi Fraksi PKS bukan hanya berapa banyak yang kita produksi, tetapi juga berapa besar manfaat yang kembali kepada petani," sambungnya.

Dalam menjamin ketahanan hulu hingga hilir pertanian, keberadaan pupuk bersubsidi menjadi krusial. Kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen dan pembenahan pasokan harus dipastikan benar-benar sampai ke tangan petani tanpa hambatan penyaluran maupun permainan harga. Evaluasi terhadap data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta penindakan tegas atas distributor bermasalah perlu diuji secara faktual berdasarkan luas lahan dan masa tanam aktual.

Baca Juga : 30 Ucapan HUT Ke-81 RI, Cocok Dibagikan di Media Sosial

Pemprov Jatim bersama instansi terkait juga didesak untuk menjamin kepastian harga komoditas saat musim panen tiba. Untuk memperkuat transparansi pengawasan ini, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan Dashboard Pengawasan Pangan dan Pupuk Jawa Timur yang mengintegrasikan data Bulog, Pupuk Indonesia, BUMD pangan, dan pemerintah kabupaten/kota secara real-time.

Selain ketahanan pangan dan pemerataan APBD, pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi sorotan tajam. Meneladani langkah efisiensi BUMN di tingkat pusat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan memangkas operasional hingga puluhan triliun rupiah, Fraksi PKS mendesak Pemprov Jatim untuk bersikap tegas terhadap BUMD tak produktif.

"Kalau kita lihat dari langkah Presiden Prabowo ya, di BUMN pun dikepras untuk mengurangi beban operasional. Kenapa tidak kemudian BUMD Jawa Timur yang memang tidak bisa memberikan fungsi optimal dalam konteks sosial maupun pendapatan, ya kita selesaikan juga dengan hal yang sama," paparnya. 

"Sesungguhnya BUMD ini kan tidak hanya berdasarkan laba atau dividennya saja yang dibutuhkan, tetapi juga kita membutuhkan return of investment-nya, pertumbuhan asetnya, efisiensinya, kontribusi terhadap PAD, hingga penciptaan lapangan kerja baru," lanjutnya.

Sorotan strategis Fraksi PKS ini ditutup dengan penekanan pada pembenahan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Pemprov Jatim didorong untuk terus mempercepat transformasi digital birokrasi yang memotong alur perizinan dan menjamin kepastian waktu layanan tanpa sekadar memperbanyak aplikasi baru.

"Prinsip sederhananya adalah semua pelayanan di pemerintahan itu harus semakin mudah diakses, jadi tidak tambah ruwet. Digitalisasi ini diciptakan untuk memangkas dan mempercepat. Jangan sampai tertulis misalnya perizinan 14 hari, tetapi ternyata pada praktiknya lebih dari 14 hari," bebernya.

Pada saat yang sama, Lilik mengingatkan agar pelayanan konvensional yang inklusif tetap wajib dipertahankan untuk menjangkau masyarakat pelosok yang minim akses digital, seperti di kawasan perdesaan Madura dan Bondowoso. Transparansi anggaran kepada publik pun perlu terus diperluas melalui program edukasi dan ruang dialog interaktif seperti program Ngobrol Bareng Dewan (NGODE) agar masyarakat memahami bahwa kontribusi pajak mereka digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan Jatim yang berkeadilan.

"Memasuki usia Republik Indonesia yang ke-81 ini, tentu kami berharap Jawa Timur akan semakin mampu menjadi provinsi yang kuat secara ekonomi, sehat secara fiskal, serta dekat di dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkeadilan bagi seluruh warganya," pungkas Lilik.