JATIMTIMES – Kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per pekan bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai memunculkan tafsir baru. Ia tak lagi sekadar dibaca sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM), tetapi sebagai pemicu perubahan pola kerja birokrasi yang berpotensi menimbulkan efek berantai pada ekosistem ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pakar Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmj Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Prof Anang Sujoko, menilai WFH memiliki relevansi dalam konteks tekanan fiskal sekaligus kebutuhan modernisasi sistem kerja pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa dampak terbesarnya justru terletak pada perubahan perilaku kerja ASN.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
“WFH bukan sekadar mengurangi mobilitas. Ini menggeser pola kerja dari berbasis kehadiran fisik menjadi berbasis output dan digital. Kalau dikelola serius, ini bisa mendorong transformasi birokrasi,” ujarnya.
Perubahan ini membawa konsekuensi langsung. Aktivitas kerja yang sebelumnya terpusat di kantor kini menyebar ke rumah masing-masing ASN. Pola interaksi, koordinasi, hingga pengawasan kinerja ikut berubah. Penggunaan platform digital meningkat, rapat dilakukan secara daring, dan fleksibilitas waktu kerja menjadi lebih terbuka.
Namun, di sisi lain, transformasi ini belum sepenuhnya diikuti dengan sistem pengukuran kinerja yang kuat. Tanpa indikator yang jelas, WFH berisiko hanya menjadi perpindahan lokasi kerja tanpa peningkatan produktivitas.
“Kalau tidak ada kontrol, bisa saja mobilitas berkurang ke kantor, tapi bukan berarti aktivitas produktif meningkat,” kata Anang, Jumat, (27/3/2026).
Dari sisi efisiensi energi, dampak WFH terhadap penghematan BBM dinilai tidak terlalu signifikan secara nasional. Hal ini sejalan dengan sejumlah kajian, termasuk dari Kementerian Perhubungan, yang menunjukkan bahwa kontribusi ASN terhadap total konsumsi BBM bukan yang terbesar. Artinya, pengurangan perjalanan dinas atau commuting ASN hanya memberi efek terbatas.
Namun, efek yang justru terasa nyata muncul di sektor ekonomi mikro. Ketika aktivitas perkantoran menurun, pelaku UMKM di sekitar kawasan kantor menjadi pihak yang paling terdampak.
Warung makan, pedagang kaki lima, jasa ojek, hingga layanan fotokopi yang selama ini bergantung pada keramaian kantor, kini menghadapi penurunan pelanggan. Dalam banyak kasus, omzet harian mereka sangat bergantung pada rutinitas ASN yang datang bekerja.
“Penurunan trafik manusia langsung berdampak pada pendapatan UMKM. Ini efek yang sering tidak terlihat, tapi nyata,” jelasnya.
Fenomena ini juga pernah terlihat saat pandemi Covid-19, ketika kebijakan kerja jarak jauh diterapkan secara luas. Data dari berbagai lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa sektor informal dan UMKM menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penurunan aktivitas fisik.
Di sisi lain, WFH justru mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Penggunaan aplikasi kolaborasi, layanan cloud, hingga platform komunikasi meningkat tajam. Sektor seperti logistik, e-commerce, dan layanan berbasis digital ikut terdorong.
Baca Juga : Fraksi Golkar Situbondo Setujui Dua Raperda dengan Catatan, Soroti Anggaran hingga Perlindungan UMKM
Dengan kata lain, terjadi redistribusi aktivitas ekonomi: dari ruang fisik ke ruang virtual. Dari transaksi langsung ke transaksi daring. Pergeseran ini menguntungkan sebagian sektor, tetapi menekan sektor lain yang belum siap beradaptasi.
Kondisi tersebut menempatkan WFH sebagai kebijakan yang memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia membuka peluang efisiensi dan modernisasi birokrasi. Di sisi lain, ia berpotensi memperlebar kesenjangan antar sektor ekonomi.
Karena itu, Anang menekankan pentingnya desain kebijakan yang komprehensif. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan WFH, tetapi juga perlu memikirkan dampak turunannya.
“Harus ada mitigasi untuk UMKM, misalnya dengan mendorong digitalisasi usaha kecil atau menciptakan pola kerja hybrid yang tetap menjaga denyut ekonomi lokal,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah negara yang telah lebih dulu menerapkan sistem kerja fleksibel menunjukkan bahwa keberhasilan WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, budaya kerja, serta sistem evaluasi kinerja. Tanpa itu, WFH hanya menjadi kebijakan administratif yang terlihat modern, tetapi minim hasil.
Wacana WFH ASN masih berada pada tahap penyesuaian. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk skema hybrid working, yakni kombinasi kerja dari kantor dan rumah, untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan stabilitas ekonomi lokal.
Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar soal penghematan BBM. Lebih dari itu, WFH ASN menjadi titik awal perubahan besar: apakah mampu mendorong reformasi birokrasi yang nyata, atau justru menimbulkan efek samping ekonomi yang luput dari perhatian, terutama bagi UMKM yang bergantung pada keramaian kantor.
