JATIMTIMES - Peta ketenagakerjaan di Kota Batu mengalami pergeseran paradigma yang cukup drastis. Tren kemandirian ekonomi perempuan menunjukkan kurva menanjak tajam dalam setahun terakhir. Data menunjukkan, jika pada 2024 angka partisipasi kerja perempuan tertahan di angka 59,65 persen, memasuki tahun 2025 angka tersebut melesat hingga menyentuh 72,57 persen.
Kenaikan signifikan sebesar 12,92 persen ini menjadi sinyal kuat bahwa keterlibatan perempuan di pasar kerja mulai menembus dominasi maskulin. Kepala Disnaker Kota Batu, Muhammad Forkan, menyebut capaian ini sebagai hal yang progresif sekaligus menantang bagi pemerintah daerah.
Baca Juga : Transaksi QRIS di Kota Malang Tembus Rp 12,9 Triliun pada 2025, Didominasi UMKM dan Anak Muda
“Artinya kesadaran dan kemauan perempuan untuk mandiri secara ekonomi meningkat tajam. Pemerintah merespons ini dengan mewajibkan keterlibatan perempuan secara aktif dalam setiap pelatihan SDM agar porsi mereka di dunia kerja semakin luas,” ungkap Forkan saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Namun, di balik statistik yang memukau tersebut, tersimpan realita sosial yang cukup melankolis. Aktivis kemanusiaan sekaligus Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak (PA) Kota Batu, Rudi Budianto, membeberkan bahwa lonjakan angka pekerja perempuan ini diduga erat kaitannya dengan meningkatnya angka perceraian di Kota Batu.
“Banyak dari mereka yang harus menjadi single mother atau tulang punggung keluarga setelah lepas dari ikatan pernikahan. Bekerja kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup,” beber Rudi.
Lebih lanjut, Rudi mengamati adanya pergeseran psikologis di kalangan perempuan muda. Memiliki penghasilan sendiri kini dianggap sebagai "benteng pertahanan diri". Perempuan saat ini cenderung tidak ingin bergantung sepenuhnya pada pasangan untuk mengantisipasi risiko ekonomi atau masalah rumah tangga di masa depan.
Menariknya, paradigma kaum laki-laki pun mulai melunak. Tekanan ekonomi memaksa ego maskulin bergeser, di mana banyak suami kini justru merasa terbantu jika pasangannya turut mencari nafkah. Ruang bagi perempuan pun semakin terbuka lebar, mulai dari keterwakilan 30 persen di kursi legislatif hingga posisi strategis di jajaran direksi dan kepala daerah.
Baca Juga : Gamis Bini Orang Viral di Sosmed, Pakar Sebut Ada Makna Sosial di Baliknya
Meski ruang kerja terbuka luas, persoalan klasik seperti ketimpangan upah masih menjadi hantu bagi pekerja perempuan, terutama di sektor informal perdesaan.
"Di desa, buruh tani perempuan sering kali dibayar lebih murah dibanding laki-laki dengan dalih kekuatan fisik. Jika laki-laki dibayar Rp50 ribu, perempuan mungkin hanya Rp35-40 ribu," papar Rudi.
Kini, dengan angka partisipasi yang mencapai 72,57 persen, Pemkot Batu bersama pihak swasta dihadapkan pada tantangan besar. Pemerintah dituntut untuk terus menjembatani akses pekerjaan dan memastikan perempuan bukan sekadar menjadi objek industri, melainkan subjek yang terlindungi dan dihargai secara setara di mata hukum maupun ekonomi.
