Dinkes Situbondo Luruskan Isu Defisit Tiga RSUD: Bukan Kehabisan Uang!

JATIMTIMES – Ramainya isu tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Situbondo mengalami defisit memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Kesehatan menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan berarti rumah sakit kekurangan uang, bangkrut, atau terancam menghentikan pelayanan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menjelaskan bahwa ketiga RSUD di Situbondo berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Status tersebut membuat sistem penyusunan laporan keuangannya berbeda dengan instansi pemerintah pada umumnya.

Baca Juga : DPRD Jatim Nilai Perlu Aturan Turunan Respons Fenomena LGBT

Menurut Dwi, dalam sistem BLUD terdapat aturan akuntansi yang membuat angka dalam laporan keuangan bisa terlihat defisit, meskipun kondisi keuangan rumah sakit sebenarnya masih sehat.

"Perlu kami tegaskan bahwa isu terkait defisit pada laporan keuangan BLUD akibat mekanisme akuntansi," kata Dwi saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).

Ia menjelaskan, dalam laporan keuangan BLUD seluruh pengeluaran rumah sakit dicatat sebagai belanja. Pengeluaran itu tidak hanya berasal dari pendapatan rumah sakit, tetapi juga termasuk dana bantuan dari APBD, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sebaliknya, pada kolom pendapatan, yang dicatat hanya pendapatan yang diperoleh dari pelayanan rumah sakit sebagai BLUD. Akibatnya, belanja terlihat lebih besar daripada pendapatan sehingga di atas kertas muncul angka defisit.

Padahal, kata Dwi, defisit tersebut hanya terjadi dalam cara penyusunan laporan keuangan, bukan berarti uang rumah sakit habis. Agar lebih mudah dipahami masyarakat, ia memberikan ilustrasi sederhana. 

Misalnya seseorang memiliki penghasilan Rp5 juta setiap bulan. Kemudian orang tuanya memberikan tambahan Rp2 juta khusus untuk membeli laptop. Saat membuat laporan, seluruh pengeluaran Rp7 juta dicatat sebagai belanja, tetapi yang diakui sebagai pendapatan hanya gaji Rp5 juta. Akibatnya laporan terlihat minus Rp2 juta, padahal uang untuk membeli laptop memang tersedia.

"Begitu pula di rumah sakit. Dana dari APBD digunakan untuk operasional dan pelayanan, tetapi dalam sistem akuntansi BLUD tidak semuanya dihitung sebagai pendapatan. Karena itu laporan terlihat defisit, meski kondisi keuangan sebenarnya tetap aman," jelasnya.

Baca Juga : Wali Kota Eri Terus Benahi Sistem Antrean di RSUD Soewandhie Surabaya

Hal itu juga dibuktikan dengan masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir Tahun Anggaran 2025. Artinya, setelah seluruh kegiatan dan pelayanan berjalan, ketiga RSUD masih memiliki sisa anggaran. RSUD dr. Abdoer Rahem tercatat memiliki SiLPA sebesar Rp4,4 miliar, RSUD Asembagus Rp1,9 miliar, dan RSUD Besuki Rp1,6 miliar.

"Kalau rumah sakit benar-benar kekurangan uang, tentu tidak mungkin masih memiliki SiLPA miliaran rupiah di akhir tahun. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir. Pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa," tegas Dwi.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Situbondo tetap menghormati seluruh proses pemeriksaan dan evaluasi pengelolaan keuangan oleh lembaga yang berwenang sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dengan penjelasan tersebut, Dinas Kesehatan berharap masyarakat tidak langsung mengartikan istilah "defisit" sebagai kondisi rumah sakit bangkrut. Dalam kasus BLUD, defisit yang muncul merupakan defisit dalam laporan akuntansi, sedangkan kondisi kas dan pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal.