Daftar 4 Perusahaan yang Terancam PHK pada 2026, Tiga Berlokasi di Jawa Timur

JATIMTIMES - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui dunia industri di Indonesia. Kali ini, sedikitnya empat perusahaan dilaporkan menghadapi potensi pengurangan tenaga kerja yang dapat berdampak pada ribuan karyawan, termasuk dua perusahaan yang berlokasi di Jawa Timur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah bersama serikat buruh telah melakukan langkah mitigasi untuk mencegah gelombang PHK di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Baca Juga : KAI Soroti Aktivitas Anak di Rel Kereta Malang, Orang Tua Diimbau Lebih Waspada

Menurut Said Iqbal, hasil peninjauan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa kondisi geopolitik dunia mulai memengaruhi perusahaan yang bergantung pada pasar ekspor maupun bahan baku impor.

“Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (22/6/2026).

Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang dihimpun KSPI bersama pemerintah, terdapat sedikitnya empat perusahaan yang menghadapi potensi pengurangan tenaga kerja. Hingga saat ini, proses mitigasi masih terus dilakukan dan pada beberapa kasus para pekerja bahkan belum berstatus terkena PHK. 

Berikut perusahaan-perusahaan yang disebut Said Iqbal menghadapi potensi PHK atau pengurangan tenaga kerja dan kini menjadi fokus upaya penyelamatan oleh pemerintah bersama serikat pekerja.

1. PT Pakerin di Mojokerto

PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur, menjadi salah satu perusahaan yang mendapat perhatian khusus. Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan bersama perwakilan serikat pekerja dan pemerintah daerah, Said Iqbal menemukan adanya potensi ancaman PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja.

Menurut dia, salah satu penyebab terganggunya operasional perusahaan adalah dana modal kerja yang masih tertahan di bank yang telah dilikuidasi, sehingga aktivitas produksi tidak dapat berjalan normal.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga masyarakat sekitar. Sejumlah aktivitas ekonomi di sekitar kawasan pabrik disebut ikut melemah akibat berhentinya kegiatan produksi.

Pemerintah dan KSPI kini berupaya memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi, termasuk pembayaran upah dan hak normatif lainnya apabila kondisi perusahaan belum membaik.

2. PT Fengtai di Kabupaten Bandung

Perusahaan berikutnya adalah PT Fengtai di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang diterima KSPI, sekitar 4.000 pekerja saat ini dirumahkan dan menghadapi potensi PHK apabila situasi perusahaan tidak segera pulih.

Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh berakhirnya pesanan produksi sepatu dari Nike serta keterlambatan pasokan bahan baku akibat kondisi global.

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah bersama serikat buruh berencana mendorong penambahan pesanan dari perusahaan mitra dan mencari solusi agar operasional perusahaan tetap berjalan. KSPI juga menegaskan bahwa hak-hak pekerja harus tetap dipenuhi selama proses mitigasi berlangsung.

Baca Juga : Eks Bos PLN Dahkan Iskan Sebut Masih Bisa Ekspor Besar-besaran Meski Pasokan Batu Bara ke PLN Seret

3. PT J di Pasuruan

Perusahaan komponen otomotif PT J (inisial) di Pasuruan, Jawa Timur, juga masuk dalam daftar perusahaan yang dipantau. Said Iqbal menyebut terdapat indikasi prinsipal dari Jepang mempertimbangkan relokasi investasi ke negara lain, termasuk Vietnam, yang dinilai tengah fokus mengembangkan industri kendaraan listrik.

Serikat pekerja bersama pemerintah akan melakukan pendekatan dan negosiasi agar investasi tetap dipertahankan di Indonesia sehingga potensi pengurangan tenaga kerja dapat dihindari.

4. PT S di Mojokerto

Selain PT J, perusahaan komponen otomotif PT S (inisial) di Mojokerto juga menghadapi potensi serupa. Relokasi investasi oleh prinsipal asing dikhawatirkan dapat memengaruhi keberlangsungan operasional perusahaan dan berdampak pada para pekerja.

Pemerintah bersama KSPI menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi serta mendorong kebijakan yang dapat menjaga iklim investasi dan mempertahankan lapangan kerja di dalam negeri.

Said Iqbal menegaskan bahwa strategi yang dilakukan saat ini adalah melakukan mitigasi sejak dini dengan mendatangi langsung perusahaan yang menghadapi persoalan, bukan menunggu hingga PHK masal benar-benar terjadi.

Ia mencontohkan upaya serupa yang dilakukan di sebuah perusahaan garmen di Jakarta Utara. Di perusahaan itu, pemerintah dan serikat pekerja berhasil mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan hak-hak pekerja.

“Kami ingin memastikan industri tetap berjalan, pekerja tetap memiliki pekerjaan, dan seluruh hak mereka terlindungi,” tegasnya.

Di tengah tekanan ekonomi global yang dinilai memengaruhi sektor industri, pemerintah bersama KSPI dan serikat pekerja terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya PHK masal. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus melindungi hak-hak pekerja. 

Seiring masih berlangsungnya proses negosiasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, perkembangan situasi di masing-masing perusahaan masih dapat berubah sesuai hasil penyelesaian yang dicapai.