Ratusan Mahasiswa Kembali Kepung DPRD Kota Malang, Kritik Program MBG hingga Isu HAM

JATIMTIMES - Gelombang aksi mahasiswa kembali menggema di Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan dan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026). Massa yang didominasi mengenakan pakaian serba hitam memadati kawasan Jalan Tugu sebagai simbol duka sekaligus bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa.

Aksi mulai berlangsung sejak siang hari sekitar pukul 13.20 WIB. Mahasiswa datang membawa spanduk, poster, bendera organisasi, hingga pengeras suara. Secara bergantian mereka menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Baca Juga : SPMB Jatim Tahap II 2026 Dibuka: Cek Jadwal, Syarat, dan Cara Daftarnya 

Warna hitam yang dikenakan mayoritas peserta aksi disebut menjadi representasi keresahan atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia. Selain menyerukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa juga mendesak agar aspirasi masyarakat lebih didengar dan diperhatikan.

Di tengah aksi, massa menggelar mimbar bebas serta membentangkan poster-poster berisi kritik terhadap persoalan ekonomi, tata kelola anggaran negara, hingga kondisi demokrasi. Mereka menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.

Dalam salah satu orasi, mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar ajang berkumpul, melainkan bentuk perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. "Di sini bukan untuk kumpul saja, kita di sini menuntut hak asasi kita sebagai rakyat Indonesia," kata salah satu orator.

Massa juga menyampaikan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Polri yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

"Hentikan pembangkangan konstitusi. DPR RI mengesahkan UU Polri, ini suatu pembangkangan dan menghina konstitusi," lanjutnya.

Selain itu, mahasiswa turut menyoroti sejumlah program pemerintah yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. "Hentikan proyek yang menyengsarakan rakyat seperti MBG yang jadi ladang korupsi," keluhnya.

Baca Juga : Musim Giling Tebu Dimulai, Polisi Ingatkan Bahaya Truk ODOL di Situbondo

Tak hanya itu, isu pelanggaran hak asasi manusia dan peran TNI dalam kehidupan sipil juga menjadi sorotan dalam demonstrasi tersebut.

"Kejahatan ham juga banyak terjadi di Indonesia dan kembalikan TNI ke barak," kata orator. "Tugas TNI hanya menjaga kedaulatan rakyat, maka hentikan dwifungsi TNI," lanjutnya.

Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPRD Kota Malang. Penjagaan dilakukan untuk memastikan demonstrasi berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

Dalam aksi tersebut, mereka berharap seluruh tuntutan yang disuarakan dapat diterima dan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menjadi perhatian publik.