Demo 12 Juni Dijaga TNI, Amnesty Minta Prajurit Ditarik dari Lokasi Aksi

JATIMTIMES - Keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut menuai sorotan. Amnesty International Indonesia mendesak aparat militer yang diturunkan bersama kepolisian segera ditarik dari lokasi unjuk rasa.

Aksi yang digelar aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil pada Jumat (12/6/2026) itu awalnya direncanakan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Namun, massa aksi sempat diblokade saat menuju lokasi demo. 

Baca Juga : Pemkot Malang Perketat Pengawasan MBG, Imbas Sejumlah SPPG Disuspend

Di tengah berlangsungnya demonstrasi, beredar sejumlah rekaman video di media sosial yang memperlihatkan personel TNI berseragam loreng berada di barisan pengamanan bersama anggota kepolisian. Salah satunya diunggah akun Instagram @watchdoc_insta.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pengerahan aparat gabungan TNI dan Polri dalam jumlah besar berpotensi menciptakan suasana intimidatif terhadap warga yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat.

"Pengerahan aparat kepolisian dan militer dalam jumlah masif di ruang publik sering kali menciptakan efek intimidasi terhadap warga sipil yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya," kata Usman dalam keterangan tertulis resminya, Jumat (12/6/2026).

Aktivis reformasi 1998 itu juga mempertanyakan keterlibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi sipil. Menurutnya, tugas utama militer berada di ranah pertahanan negara, bukan pengendalian massa.

Usman menjelaskan bahwa demonstran merupakan warga negara yang tengah menyampaikan aspirasi secara damai, sehingga tidak semestinya diposisikan sebagai ancaman keamanan.

Ia pun mengingatkan agar negara tidak mengulangi praktik penggunaan kekuatan berlebihan seperti yang terjadi dalam Tragedi Agustus 2025. Peristiwa tersebut, menurutnya, berujung pada penangkapan massal, kriminalisasi aktivis, hingga munculnya korban luka dan korban jiwa. "Negara wajib menyediakan ruang aman bagi warga yang menyampaikan pendapat," ujarnya.

Amnesty juga meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif selama mengawal aksi mahasiswa. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih didorong untuk mendengar serta menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa.

Beberapa tuntutan yang diangkat antara lain evaluasi penggunaan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih, hingga penolakan terhadap militerisasi di ruang sipil.

"Demonstrasi mahasiswa bukan ancaman keamanan negara. Aparat harus melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan keselamatan demonstran," kata Usman.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya membenarkan adanya pelibatan unsur TNI dalam pengamanan aksi tersebut. Sebanyak 4.151 personel disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi.

Baca Juga : Paparkan Disertasi Formula Belanja Pemerintah untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan, Gus Fawait Berhasil Raih Gelar Doktor

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan personel gabungan itu terdiri atas 3.651 anggota Polri dan 500 prajurit TNI.

Menurut Budi, kehadiran aparat bertujuan menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama aksi berlangsung.

"Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," kata Budi, dikutip Tempo. 

Ia juga menjelaskan bahwa kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, peserta aksi diimbau tetap menjaga ketertiban dan menghormati pengguna jalan lainnya.

Sejumlah kelompok mahasiswa diketahui menggelar aksi pada hari yang sama. Selain gerakan yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Aliansi UNJ Melawan juga mengadakan demonstrasi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyebut lebih dari seribu mahasiswa terlibat dalam aksi bertajuk Indonesia Bangkrut. Mereka diberangkatkan dari Kampus UI, Depok, menggunakan sejumlah bus yang dibagi dalam 16 kloter.

Namun, massa yang semula berencana menyampaikan aspirasi di Bundaran HI akhirnya dialihkan menuju kawasan DPR/MPR. Dalam perjalanannya, rombongan mahasiswa sempat tertahan aparat di sekitar Semanggi hingga Senayan, Jakarta Pusat.