Di Balik Polemik Teddy dan Dino, Pakar Soroti Lemahnya Orkestrasi Komunikasi Pemerintah

JATIMTIMES – Polemik antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri tahun 2014 Dino Patti Djalal dinilai menjadi contoh bagaimana komunikasi pemerintah dapat kehilangan fokus pada substansi ketika respons terhadap kritik bercampur dengan serangan personal. Alih-alih memperdalam diskusi mengenai efektivitas kebijakan dan kunjungan kerja Presiden, perhatian publik justru tersedot pada konflik antartokoh.

Dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Verdy Firmantoro menilai respons yang disampaikan Teddy memiliki dua sisi sekaligus. Di satu sisi terdapat upaya klarifikasi berbasis data yang penting untuk menjaga legitimasi pemerintah. Namun di sisi lain, terdapat unsur personal yang membuat pesan komunikasi tidak lagi sepenuhnya berfokus pada substansi kebijakan.

"Responsnya bersifat gabungan dua sisi. Ada klarifikasi berbasis data yang positif, tetapi juga mengandung counter-attack personal. Ini membuat pesan tidak sepenuhnya fokus pada substansi kebijakan," kata Verdy, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga : Kecam Tuntutan Ringan Kasus Air Keras Andrie Yunus dan Siswa SMP di Medan, Koalisi Sipil Gugat UU TNI ke MK

Menurut dia, strategi mengalihkan perhatian publik melalui penyajian data tidak sepenuhnya berhasil. Dalam lanskap komunikasi politik digital, aspek personal dan konflik cenderung lebih mudah menarik perhatian publik dibandingkan data dan argumentasi rasional.

Ia menjelaskan bahwa pejabat publik perlu membedakan antara menjawab kritik dan membalas kritik. Menjawab kritik seharusnya berorientasi pada isu dan kebijakan yang dipersoalkan. Sedangkan membalas kritik sering mengarah pada serangan terhadap individu yang menyampaikan kritik.

"Menjawab kritik fokus pada isu dan kebijakan, sedangkan membalas kritik cenderung menyerang personal dan berisiko menggeser substansi pembahasan," ujarnya.

Verdy menegaskan data dan fakta tetap menjadi elemen utama dalam komunikasi pemerintah, terlebih ketika kritik datang dari figur yang memiliki kredibilitas di ruang publik. Namun, menurut dia, data harus menjadi pusat narasi komunikasi, bukan sekadar pelengkap dalam argumentasi yang lebih dominan bernuansa personal.

Dalam polemik yang berkembang, Teddy juga menyinggung masa jabatan Dino saat menjabat wakil menteri luar negeri. Verdy menilai langkah tersebut lebih mengarah pada personalisasi ketimbang menjawab isu utama yang diperdebatkan, yakni efektivitas kunjungan kerja presiden dan dampaknya terhadap kepentingan nasional.

"Menyinggung masa jabatan Dino lebih mengarah ke ranah personal karena tidak secara langsung menjawab isu utama tentang efektivitas kunjungan kerja," katanya.

Ia mengingatkan bahwa ketika perdebatan bergeser menjadi adu kredibilitas antartokoh, kualitas diskusi publik justru menurun. Situasi tersebut berpotensi memperkuat polarisasi dan mengubah ruang publik menjadi arena kompetisi otoritas individu, bukan forum evaluasi kebijakan.

Dalam perspektif framing komunikasi politik, serangan personal memang lebih mudah memperoleh atensi publik. Namun konsekuensinya, kualitas argumentasi kebijakan menjadi melemah dan fokus masyarakat bergeser dari substansi kritik.

"Publik cenderung mengingat kalimat kontroversial dan konflik personal dibanding klarifikasi berbasis data," ujar Verdy.

Kondisi itu, lanjutnya, menciptakan dampak yang ambigu terhadap citra pemerintah. Di satu sisi pemerintah dapat dipandang responsif karena memberikan jawaban secara cepat. Namun di sisi lain, respons yang terlalu defensif dan sarat personalisasi dapat menimbulkan kesan kurang fokus pada substansi.

Ia juga mengingatkan bahwa dominasi aspek personal dalam respons pemerintah berpotensi melemahkan persepsi keterbukaan terhadap kritik. Di era media sosial, pola komunikasi yang defensif bahkan dapat memperpanjang umur sebuah isu karena memperluas viralitas dan siklus pemberitaan negatif.

Baca Juga : Kelulusan di MTsN 2 Kota Malang Bukan Sekadar Pengumuman Hasil Belajar, tetapi Refleksi Perjalanan Pendidikan

"Publik akhirnya lebih melihat polemik ini sebagai konflik elite dibandingkan debat kebijakan. Kondisi seperti itu sering berujung pada skeptisisme publik," katanya.

Verdy menilai pelajaran utama dari polemik tersebut adalah pentingnya menjaga fokus komunikasi pada substansi, menghindari personalisasi, serta memperkuat koordinasi komunikasi antarlembaga pemerintah.

Menurut dia, kritik yang datang dari figur kredibel seharusnya direspons melalui pendekatan berbasis bukti atau evidence-based response, tanpa menyerang pribadi pengkritik.

"Utamakan evidence-based response, hindari menyerang personal, dan hormati kredibilitas pengkritik sebagai bagian dari ekosistem demokrasi," ujarnya.

Lebih jauh, Verdy menyoroti pentingnya narasi komunikasi yang terintegrasi dalam isu-isu strategis yang berkaitan dengan Presiden. Banyaknya saluran komunikasi yang mengatasnamakan pemerintah maupun presiden berpotensi memunculkan fragmentasi pesan apabila tidak dikelola secara terkoordinasi.

Ia menilai tantangan komunikasi pemerintah saat ini bukan terletak pada kecepatan merespons kritik, melainkan pada kemampuan mengorkestrasi pesan secara konsisten agar tidak mudah terdistorsi di ruang digital.

"Dengan banyaknya saluran komunikasi yang mengatasnamakan presiden atau pemerintah, risiko utamanya bukan kurangnya respons, tetapi fragmentasi narasi. Tanpa koordinasi pesan yang utuh, respons terhadap isu publik berpotensi bersifat reaktif, tersebar, dan membuka ruang pergeseran framing dari substansi ke personalisasi," jelasnya.

Meski Teddy dinilai cukup efektif dalam memberikan respons cepat, Verdy menilai strategi komunikasi yang digunakan belum optimal karena terjebak pada personalisasi. Pada akhirnya, polemik tersebut tidak menghasilkan keuntungan reputasional yang tegas bagi pihak mana pun.

"Pemerintah memperoleh ruang klarifikasi dan kesempatan memperkuat narasi data, sementara pengkritik mendapatkan amplifikasi isu. Namun publik justru lebih banyak mengonsumsi dinamika konflik ketimbang melakukan evaluasi kebijakan secara rasional," pungkasnya.