IKD Disiapkan Jadi Gerbang Layanan Publik, Mulai Bansos hingga Perbankan

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mempercepat optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai akses tunggal berbagai layanan publik.

Selain mendukung rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) digital, IKD juga diproyeksikan menjadi pintu masuk layanan perpajakan, perbankan, hingga administrasi pemerintahan lainnya.

Baca Juga : Claude AI Error Massal, Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya 

Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto, mengatakan saat ini pemerintah fokus meningkatkan perekaman IKD masyarakat. 

Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Dispendukcapil Kota Malang sebagai persiapan implementasi berbagai layanan digital yang terintegrasi.

"Kalau sekarang itu prosesnya adalah melakukan optimalisasi perekaman pada IKD, karena nanti pintu masuknya itu," ujarnya, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat juga telah mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terdaftar dalam sistem IKD.

Sebab, pemanfaatan identitas digital ke depan tidak hanya terkait program perlindungan sosial, melainkan juga berbagai layanan publik lainnya.

"Harapannya ke depan Identitas Kependudukan Digital menjadi pintu masuk untuk akses-akses yang lain. Seperti aspek perpajakan, Samsat, perbankan, dan lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, konsep tersebut sejalan dengan pengembangan sistem satu data dan mekanisme single sign-on (SSO) yang tengah didorong pemerintah.

Baca Juga : Begini Modus Love Scamming Fabiola Elizabeth Agnes hingga Korban Rugi Rp 41 Miliar

Dengan sistem tersebut, masyarakat cukup menggunakan satu identitas digital untuk mengakses berbagai layanan yang saling terintegrasi.

Dalam mendukung implementasi IKD, Diskominfo memiliki peran memastikan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di daerah. Salah satunya dengan menjamin ketersediaan jaringan dan bandwidth yang memadai untuk menunjang proses perekaman identitas digital.

"Kominfo sekarang lebih pada memastikan bahwa di lingkungan kota/kabupaten itu infrastrukturnya memadai untuk melakukan perekaman IKD. Proses perekaman itu kan perlu bandwidth yang kuat, kita intervensi di situ. Kominfo juga melakukan sosialisasi edukasi pentingnya IKD," jelasnya.

Selain memperkuat infrastruktur, Diskominfo juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam aktivasi IKD. Langkah itu dinilai penting untuk mendukung transformasi layanan publik digital yang tengah disiapkan pemerintah.