Ekonomi Jatim Lampaui Nasional, Pansus LKPJ: Disparitas dan Kemiskinan Masih Jadi PR

JATIMTIMES – DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun 2025 memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,33 persen pada tahun 2025. Capaian ini menempatkan performa ekonomi Jatim di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang berada pada level 5,11 persen. 

Meski menunjukkan ketangguhan makro, Pansus memberikan peringatan keras bahwa angka pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan merata dan masih meninggalkan celah ketimpangan yang lebar. Hal ini menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Ketua sekaligus Juru Bicara Pansus LKPJ, Khusnul Arif, pada Rapat Paripurna, Senin (11/5/2026).

Baca Juga : Soroti Banyak Proyek Fisik Mangkrak, Dewan Desak Pemkot Batu Blacklist Kontraktor Bermasalah

Legislator Fraksi Partai NasDem ini menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi secara agregat tidak boleh menutupi fakta disparitas yang nyata antar kabupaten/kota. Ia menyoroti adanya kesenjangan ekonomi yang tajam antara wilayah pusat pertumbuhan dengan daerah pinggiran.

"Terdapat disparitas signifikan antar wilayah, hal ini dibuktikan dengan realisasi pertumbuhan Kabupaten Pacitan yang mencapai 7,01 persen, sementara Kota Kediri hanya 1,68 persen," tegas Khusnul Arif saat membacakan laporan rekomendasi Pansus.

Pansus menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif belum mampu menyentuh kantong-kantong kemiskinan secara merata, terutama di Pulau Madura dan wilayah Tapal Kuda. Meski kemiskinan tingkat provinsi turun menjadi 9,30 persen, persentase penduduk miskin di beberapa daerah masih sangat memprihatinkan, seperti di Kabupaten Sampang (20,61 persen), Bangkalan (18,25 persen**), dan Sumenep (17,02 persen).

Menyikapi hal ini, Khusnul mendesak agar Pemerintah Provinsi mengubah pola intervensi kebijakan agar lebih tepat sasaran secara geografis. "Pansus mendesak agar strategi penanggulangan kemiskinan bersifat spasial dan berkonsentrasi pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tidak sekadar mengandalkan program nasional yang merata," imbuhnya.

Kualitas pertumbuhan juga menjadi catatan serius di sektor tenaga kerja. Walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan ke angka 3,71 persen, fakta bahwa 62 persen penduduk bekerja di sektor informal menunjukkan kerentanan struktural. 

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim itu menyebut, sektor ini minim jaminan sosial dan memiliki stabilitas pendapatan yang rendah, sehingga memerlukan kebijakan perlindungan dan transformasi yang lebih konkret.

Di sisi manajerial, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 3,383 triliun atau 9,78 persen  dari dana tersedia. Angka itu menurutnya tentu nilai yang sangat signifikan, meskipun terdapat penurunan 28,2 persen dibanding SILPA Tahun 2024.

Pansus berpandangan bahwa SILPA dalam jumlah besar bukanlah cerminan kehati-hatian maupun efisiensi semata. Dikatakannya, SILPA besar dapat pula mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran.

Baca Juga : Gubernur Khofifah Bangga Tren Keterserapan Lulusan SMK Terus Meningkat, 91,46 Persen 

Hal ini diperburuk dengan rendahnya serapan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya mencapai 39,97 persen, sebuah potret perencanaan yang dianggap kurang realistis di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Guna memperkuat kemandirian fiskal, Pansus mendorong langkah berani dalam restrukturisasi BUMD serta optimalisasi aset daerah. Pemerintah Provinsi didesak segera menyelesaikan sertifikasi dan pendayagunaan 411 bidang tanah berstatus idle (menganggur) agar memberikan kontribusi nyata bagi PAD. Selain itu, Pansus merekomendasikan divestasi bagi anak perusahaan BUMD yang terus mencatatkan kinerja negatif dan menjadi beban APBD.

Lebih lanjut, Khusnul Arif menekankan bahwa seluruh catatan ini bertujuan agar arah pembangunan Jatim ke depan lebih akuntabel dan berkeadilan.

"Rekomendasi yang telah kami sampaikan ini bukanlah kritik yang destruktif, melainkan cerminan tanggung jawab konstitusional DPRD untuk memastikan bahwa setiap program Pemerintah Provinsi Jawa Timur direncanakan dengan cermat, dilaksanakan dengan integritas, dan dievaluasi dengan jujur," pungkasnya.