DPRD Kabupaten Malang Dorong Penanganan Satu Komando untuk Atasi Masalah Stunting

JATIMTIMES - Masalah Stunting masih jadi pekerjaan rumah di Kabupaten Malang. Isu ini tak lagi sekadar soal tinggi badan anak, namun juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PKB, Muslimin, menjelaskan penanganan stunting harus dilakukan secara serius dan terintegrasi. Ia menilai, pendekatan yang selama ini berjalan masih belum cukup jika hanya bertumpu pada sektor kesehatan.

Baca Juga : Bupati Sanusi Tinjau Kesiapan Gedung Baru Puskesmas Poncokusumo: Kita Siapkan Jadi Puskesmas Wisata

Menurutnya, percepatan penanganan stunting perlu melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat hingga akademisi dalam satu gerakan bersama.

"Membangun sinergi lintas sektor itu harga mati. Ini adalah pendekatan kolaboratif terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, hingga akademisi. Kita harus keroyokan menangani akar masalahnya," ujar Muslimin.

Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PKB, Muslimin. (Foto: istimewa)

Muslimin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang menekankan, penanganan stunting harus menggabungkan dua pendekatan utama, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif.

Intervensi spesifik berkaitan langsung dengan sektor kesehatan, seperti pemenuhan gizi ibu dan anak. Sementara intervensi sensitif mencakup aspek lain, seperti sanitasi, akses pangan, hingga pola asuh. "Stunting adalah isu pembangunan SDM, bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. Tanpa komitmen pimpinan yang dituangkan dalam kebijakan dan anggaran, sinergi ini hanya akan jadi slogan di atas kertas," tandasnya.

Dalam paparannya, Muslimin mengusung konsep “Satu Komando, Banyak Aksi” sebagai strategi percepatan penanganan stunting di Kabupaten Malang.

Ada tujuh langkah yang dinilai krusial untuk diterapkan secara konsisten.

Pertama, komitmen pimpinan daerah harus diperkuat. Ia mendorong adanya rapat lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin langsung kepala daerah agar seluruh pihak memiliki visi yang sama.

Kedua, penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui pembagian peran yang jelas, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

Hal krusial lain yang disorot adalah soal data. Muslimin menilai, selama ini persoalan stunting kerap terhambat karena data yang tidak sinkron antarinstansi. "Kita butuh Satu Data Stunting Terpadu. Tujuannya agar kita punya basis data by name by address yang akurat. Intervensi harus langsung kena ke keluarga berisiko, bukan kira-kira," katanya.

Baca Juga : DPRD Kabupaten Malang Sebut Pelantikan Anak Bupati Jadi Kepala Dinas Sesuai Prosedur dan Meritokrasi

Dengan data yang terintegrasi, program intervensi diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Muslimin juga menekankan pentingnya memasukkan program stunting ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Menurutnya, langkah ini penting agar penanganan stunting tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi berkelanjutan dan memiliki dukungan anggaran yang jelas. "Sinkronkan APBD dan Dana Desa. Kita harus hindari program yang sifatnya parsial atau duplikasi agar anggaran efektif dan saling menguatkan," jelasnya.

Di tingkat lapangan, peran desa dan kader dinilai sangat vital. Muslimin meminta pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa untuk program penanganan stunting.

Ia juga menyoroti pentingnya peran kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Kader dan tokoh agama adalah yang paling dekat dengan rakyat. Mereka yang bisa mengubah perilaku masyarakat dan melakukan intervensi langsung ke rumah-rumah," ujarnya.

Tak hanya pemerintah, Muslimin juga mengajak dunia usaha untuk turut ambil bagian melalui program tanggung jawab sosial (CSR), khususnya di bidang gizi dan sanitasi.

Peran media juga dinilai penting dalam membangun kesadaran publik. "Kita butuh dukungan sosial yang luas. Media punya peran menciptakan mindset kolektif bahwa stunting itu bahaya dan bisa dicegah," ungkapnya.

Langkah terakhir yang tak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi secara rutin. Menurut Muslimin, evaluasi berbasis data diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif. "Beri apresiasi bagi desa atau OPD yang berprestasi. Kita butuh keberlanjutan, bukan program musiman. Output-nya jelas: angka prevalensi turun dan kita punya generasi yang sehat, cerdas, serta produktif," tutup Muslimin. 

Dengan strategi ini, Muslimin optimistis Kabupaten Malang bisa menekan angka stunting sekaligus menyiapkan generasi yang lebih berkualitas ke depan.