WFH ASN Jadi Sinyal Krisis Terselubung ?, Akademisi UB Soroti Strategi Pemerintah Redam Tekanan APBN
Reporter
Anggara Sudiongko
Editor
A Yahya
27 - Mar - 2026, 08:43
JATIMTIMES - Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak tidak bisa dibaca sekadar sebagai kebijakan administratif biasa. Di baliknya, tersimpan pesan politik, strategi komunikasi, sekaligus sinyal kewaspadaan pemerintah terhadap tekanan ekonomi dan energi global yang semakin terasa.
Dosen Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Assc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D, melihat langkah tersebut sebagai bagian dari komunikasi politik yang dirancang secara sadar. Dalam perspektif ini, kebijakan bukan hanya tindakan, tetapi juga medium pesan yang ingin disampaikan kepada publik secara luas.
Baca Juga : 3 April 2026 Libur Apa? Siap-Siap Long Weekend 3 Hari, Ini Rinciannya
Menurutnya, wacana WFH mengandung pesan simbolik berbagi beban. Pemerintah berusaha menunjukkan bahwa aparatur negara siap mengambil langkah penghematan lebih dulu, khususnya dalam konsumsi BBM. Pendekatan ini menjadi semacam contoh nyata atau leading by example sebelum pemerintah kemungkinan meminta masyarakat ikut melakukan penghematan jika situasi ekonomi semakin tertekan.
“Pesan yang ingin dibangun adalah pemerintah tidak serta-merta membebani masyarakat. Ada upaya untuk menunjukkan bahwa negara memulai dari internalnya sendiri,” jelasnya saat diwawancarai melalui sambungan WhatsApp, Kamis, (26/3/2026).
Tak hanya itu, menggulirkan wacana WFH juga bisa dibaca sebagai strategi uji respons publik. Dalam praktik komunikasi politik, melempar isu ke ruang publik sering digunakan untuk membaca arah opini masyarakat. Pemerintah dapat memantau apakah gagasan efisiensi ini mendapat dukungan atau justru menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait potensi terganggunya pelayanan publik.
Maulina menambahkan, wacana ini juga berfungsi sebagai peringatan dini yang halus. Pemerintah tidak secara gamblang menyatakan adanya krisis, tetapi memberi sinyal bahwa kondisi global sedang tidak baik-baik saja dan dampaknya mulai dirasakan di dalam negeri. “Ini semacam soft early warning. Publik diajak untuk bersiap tanpa harus dibuat panik,” ujar wanita yang energik ini.
Secara objektif, ia menilai kemunculan wacana ini mencerminkan tingkat kewaspadaan tinggi pemerintah terhadap postur fiskal dan ketahanan energi nasional. Kondisi geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia. Dampaknya tidak bisa dihindari oleh Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak.
Ketika harga minyak mentah dunia naik, termasuk Indonesian Crude Price, beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN ikut membengkak. Dalam konteks ini, kebijakan WFH menjadi salah satu intervensi nonfiskal yang bertujuan menekan konsumsi BBM tanpa harus langsung menyentuh kebijakan yang sensitif seperti kenaikan harga.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan pada ketersediaan BBM secara fisik, melainkan pada harga keekonomian. Jika konsumsi tetap tinggi di tengah harga global yang meroket, pemerintah hanya memiliki dua pilihan sulit, yaitu membiarkan anggaran negara terbebani atau menaikkan harga BBM subsidi yang berisiko memicu inflasi dan gejolak sosial. “WFH bisa dilihat sebagai upaya mencari jalan ketiga. Tidak langsung menyentuh harga, tetapi mencoba mengendalikan konsumsi,” paparnya.
Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka peluang dampak positif jika dikomunikasikan secara tepat. Pemerintah berpotensi membangun citra sebagai pihak yang proaktif dan antisipatif dalam menghadapi krisis global. Respons cepat seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan publik bahwa negara memiliki rencana mitigasi yang jelas.
Selain itu, wacana ini bisa menjadi sarana edukasi publik untuk memahami keterkaitan antara dinamika global dengan kondisi ekonomi domestik. Kesadaran semacam ini penting agar masyarakat tidak kaget jika ke depan muncul kebijakan lanjutan.
Baca Juga : Bahlil Diminta Cari Pasokan Minyak Dampak Hormuz Masih Tertutup, Harga BBM Rawan Naik?
ASN dalam hal ini dapat ditempatkan sebagai garda terdepan dalam upaya penyelamatan anggaran negara. Dengan struktur yang terorganisir, kelompok ini dinilai lebih mudah dimobilisasi untuk menjadi contoh dalam penghematan energi dan efisiensi.
Namun demikian, Maulina mengingatkan bahwa setiap kebijakan selalu memiliki dua sisi. Risiko pertama yang perlu diantisipasi adalah kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan kualitas pelayanan publik. Tanpa dukungan sistem digital yang kuat dan komunikasi yang jelas, WFH berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pelayanan birokrasi akan melambat atau kurang optimal. “Ini yang harus dijawab pemerintah. Jangan sampai publik merasa dirugikan karena akses layanan menjadi lebih sulit,” katanya.
Risiko berikutnya adalah munculnya spekulasi yang dapat memicu kepanikan. Jika komunikasi pemerintah terkesan tergesa-gesa atau tidak terkelola dengan baik, masyarakat bisa menafsirkan wacana ini sebagai tanda bahwa kenaikan harga BBM sudah di depan mata. Situasi tersebut berpotensi memicu panic buying atau penimbunan BBM di tingkat masyarakat.
Pada titik ini, peran komunikasi publik menjadi sangat krusial. Narasi yang dibangun harus mampu menenangkan, memberikan kejelasan, sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Maulina menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan WFH tidak hanya bergantung pada implementasi teknis, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mengelola persepsi publik. WFH harus dipahami sebagai bagian dari strategi penyelamatan anggaran negara tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
Di tengah wacana efisiensi tersebut, ia juga menyinggung kritik publik terhadap pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis yang dinilai masih belum optimal. Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan penghematan jika pemerintah juga menunjukkan komitmen serius dalam membenahi program-program yang dianggap membebani APBN. “Legitimasi kebijakan itu penting. Publik ingin melihat bahwa efisiensi dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek tertentu saja,” pungkasnya.
