JATIMTIMES - Harga cabai di Kota Malang kembali memuncak. Di Pasar Bunul, cabai keriting dan cabai besar kini dijual di kisaran Rp 55.000 hingga Rp 60.000 per kilogram, dan beberapa laporan menyebut cabai rawit bahkan melampaui Rp 100.000 per kilogram. Kenaikan ini bukan hanya soal cuaca atau pasokan saja, tetapi juga adanya program pemerintah yang mendorong alih fungsi lahan petani menjadi ladang jagung secara masif.
Menurut pedagang di Pasar Bunul, pasokan cabai kini merosot drastis. Dulu stok harian bisa mencapai 10 kg, kini hanya 4 hingga 5 kg. “Karena stoknya minim, harganya melambung tinggi,” ujar Nasir, pedagang sayur di pasar tersebut.
Baca Juga : DPUPRPKP Kota Malang Wajibkan Semua Bangunan Termasuk Rumah Ibadah Miliki Sertifikat Laik Fungsi
Data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga (Siskaperbapo) Jawa Timur menunjukkan bahwa pada 6 Oktober 2025, harga cabai merah keriting naik menjadi sekitar Rp 47.560/kg, sedangkan cabai merah besar mencapai Rp 45.009/kg.
Sebelumnya, laporan menyebut bahwa cabai rawit di Kota Malang pernah menyentuh angka Rp 110.000 per kilogram pada awal tahun 2025.
Kenaikan harga ini juga diperparah oleh turunnya daya beli masyarakat. Nasir menyebut, pembeli yang dulu membeli cabai dalam jumlah lebih banyak kini hanya membeli untuk sekali masak, karena anggaran belanja tak memungkinkan.
Yang menarik, pedagang seperti Nasir menyebut bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan cabai adalah program pemerintah yang mendorong penanaman jagung, alias alih fungsi lahan dari tanaman hortikultura ke tanaman jagung.
Benar saja, pemerintah pusat telah menyiapkan lahan seluas 1 juta hektare di 19 provinsi untuk tanaman jagung guna mendorong swasembada pangan. Program ini melibatkan pertanian lahan kering dan perkebunan yang selama ini mungkin ditanami tanaman lain. Beberapa petani takut kehilangan peluang keuntungan jika tetap bertahan menanam cabai, sehingga beralih ke jagung.
Di Jawa Timur sendiri, Pemerintah Provinsi memberi apresiasi terhadap program tanam jagung yang dilakukan oleh Polri sebagai bagian dari dukungan terhadap swasembada pangan.
Namun demikian, kebijakan ini bukan tanpa kritik. Anggota DPRD Jatim menyebut bahwa alih fungsi lahan pertanian adalah “bom waktu” yang dapat mengecilkan ruang hidup petani hortikultura di masa mendatang.
Baca Juga : Tekankan Transparansi, DPRD Siap Terima Aduan jika Ada Intimidasi dan Kasus MBG di Kota Batu
Pemerintah pusat sendiri juga berupaya mengendalikan alih fungsi lahan terutama lahan sawah agar tetap menjadi aset ketahanan pangan nasional.
Memperluas lahan jagung memang dapat mendukung swasembada jagung, tapi apabila tidak diimbangi perlindungan terhadap tanaman hortikultura seperti cabai, maka ketahanan bahan pokok tertentu bisa terganggu.
Pemerintah perlu memberikan insentif kepada petani cabai agar tetap menanam, atau membentuk zona pertanian hortikultura yang tidak boleh dialihfungsikan.
Pengawasan penggunaan lahan dan moratorium alih fungsi lahan pertanian menjadi sangat penting agar program tanam jagung tidak merugikan petani sayur.
Kenaikan harga cabai di Kota Malang — hingga mencapai Rp 60.000 atau lebih tak lepas dari faktor pasokan yang menyusut, daya beli masyarakat yang melemah, dan pola kebijakan alih fungsi lahan yang mendorong tanaman jagung. Meski program satu juta hektare jagung adalah langkah ambisius pemerintah menuju swasembada pangan nasional, kebijakan tersebut harus dirumuskan secara bijak agar tidak merugikan petani hortikultura sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok.
