JATIMTIMES - Rangkaian aksi unjuk rasa/demo mahasiswa di Kota Malang beberapa waktu terakhir sempat memantik perhatian publik. Meski sempat menimbulkan kekhawatiran hingga sekolah diliburkan, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat yang tetap menjaga kondusivitas kota.
Menurut Amithya, dinamika aksi massa pasti memberi dampak, terutama pada aktivitas harian warga. Namun, ia menilai bahwa jalannya aksi di Kota Malang relatif aman dan damai.
Baca Juga : Komisi A DPRD Jatim Dukung Tambahan Anggaran Satpol PP hingga BKD
“Pasti berdampak ya, berpengaruh. Tapi saya sangat apresiasi teman-teman di Kota Malang ini ternyata ikut menjaga dan mengedepankan aksi-aksi damai, sehingga tetap kondusif. Alhamdulillah, seluruh elemen masyarakat berusaha menjaga situasi ini,” ujar Amithya, Kamis (4/9/2025).
Wanita yang akrab disapa Mia itu mengakui, isu dan rumor yang beredar sebelum aksi berlangsung sempat membuat aktivitas masyarakat terganggu. Beberapa sekolah bahkan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar.
“Kemarin hari Senin sempat diliburkan karena memang kan rumornya mendahului kenyataannya. Namanya orang tua, pasti memikirkan keselamatan anak-anaknya dulu,” ungkapnya.
Selain itu, beberapa kegiatan masyarakat dan agenda resmi juga harus dibatalkan demi menjaga keamanan bersama. Meski sempat ada keresahan, Amithya menekankan bahwa aspirasi mahasiswa maupun masyarakat harus tetap mendapat jawaban. Ia berharap situasi di Kota Malang segera kembali normal agar aktivitas warga bisa berjalan lancar.
Baca Juga : Tuntutan Mahasiswa Cipayung Dijawab DPRD Malang: Tidak Ada Tunjangan Tambahan, Justru Berkurang Drastis
“Saya berharap situasi ini cepat membaik, normal kembali, sehingga kita bisa menjalani hidup seperti biasa. Semoga segera ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum terjawab, baik dari pemerintah, legislatif maupun eksekutif,” pungkasnya.
Dengan tetap terjaganya kondusivitas, DPRD Kota Malang optimistis bahwa ruang dialog antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat bisa terus terbuka tanpa harus mengorbankan stabilitas kota.
