JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar mulai menggerakkan babak baru pemerataan pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar, Sabtu (15/8/2026).
Pembukaan MPLS menjadi penanda dimulainya aktivitas belajar bagi 205 siswa yang kini menempati Sekolah Rakyat Kota Blitar. Mereka tidak hanya mengikuti pendidikan formal, tetapi juga menjalani pola pendidikan berasrama yang menggabungkan penguatan akademik, karakter, kedisiplinan, serta pengembangan bakat dan keterampilan.
Baca Juga : Harjakasi Ke-208, Pembangunan Situbondo Didorong Lebih Merata dari Barat hingga Timur
Mas Ibin mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan kepercayaan besar pemerintah pusat kepada Kota Blitar. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang telah memilih Kota Blitar sebagai salah satu daerah penyelenggara program tersebut.
“Kami dari Pemerintah Kota Blitar sangat berbahagia dan berbangga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Blitar untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” kata Mas Ibin.
Menurut dia, Sekolah Rakyat membawa misi yang lebih besar daripada sekadar menyediakan bangku pendidikan. Program ini membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus ruang yang luas untuk mengembangkan potensi.
Mas Ibin mengaku melihat langsung antusiasme siswa maupun orang tua dalam menyambut dimulainya kegiatan sekolah. Bagi keluarga penerima manfaat, Sekolah Rakyat sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan karena kebutuhan siswa selama mengikuti pendidikan disediakan pemerintah.
“Orang tua tidak perlu khawatir. Anak-anak di sini potensinya akan benar-benar digali dan dikembangkan. Semua fasilitas disediakan. Insya Allah, dari sini mereka nanti akan menjadi orang-orang hebat dan sukses,” ujarnya.
Pendidikan, Karakter dan Bakat Berjalan Bersama
Sistem berasrama menjadi salah satu karakter utama Sekolah Rakyat. Siswa menjalani aktivitas pendidikan dan pembinaan secara terpadu sehingga proses pembelajaran tidak berhenti ketika jam sekolah selesai.
Mas Ibin mengatakan pola tersebut memberikan ruang lebih besar bagi sekolah untuk membentuk karakter sekaligus mengenali kemampuan masing-masing siswa. Pengembangan akademik berjalan beriringan dengan kegiatan ekstrakurikuler, seni budaya, keterampilan dan pembinaan kedisiplinan.
Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem wali asuh. Setiap sepuluh siswa didampingi seorang wali asuh yang membantu mengawasi perkembangan dan memahami karakter anak. Pendampingan tersebut diharapkan menciptakan lingkungan asrama yang aman sekaligus mencegah perundungan.
“Sepuluh anak didampingi satu wali asuh. Mereka mengetahui betul karakter masing-masing anak. Anak-anak dididik untuk berteman, bersaudara dan saling menghargai. Kesetaraan di sini benar-benar dijaga,” kata Mas Ibin.
Dalam setiap rombongan belajar terdapat sekitar 30 siswa. Pembentukan karakter dan kedisiplinan juga dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri. Sementara pengembangan bakat akan didukung tenaga pendidik sesuai bidang kompetensinya.
“Pendidikan nomor satu, kedisiplinan nomor satu, bakat dan minat juga nomor satu. Semuanya difasilitasi. Sekolah ini menghadirkan yang terbaik untuk anak-anak,” ujarnya.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar Johan Argono menjelaskan, MPLS dirancang dalam dua ruang sekaligus, yakni pengenalan lingkungan sekolah dan kehidupan asrama. Pola tersebut penting karena siswa akan menjalani keseharian bersama di lingkungan pendidikan berasrama.
“MPLS ini ada pengenalan sekolah dan pengenalan asrama. Jadi kegiatannya berjalan di sekolah sekaligus di asrama,” kata Johan.
Kota Blitar Ikut Menampung Siswa Malang dan Batu
Sekolah Rakyat Kota Blitar saat ini dihuni 205 siswa. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atikah mengatakan jumlah tersebut terdiri atas siswa yang masuk melalui penerimaan di wilayah Blitar serta siswa asal Kota Malang dan Kota Batu yang sementara mengikuti pendidikan di Kota Blitar.
“Jumlah siswa saat ini 205 anak. Sebanyak 29 siswa SMP berasal dari Kota Batu dan 41 siswa SMA dari Kota Malang. Sementara 135 siswa lainnya masuk melalui proses penerimaan di wilayah Blitar,” kata Eka.
Menurut Eka, di antara 135 siswa tersebut terdapat pula sejumlah warga Kabupaten Blitar. Mereka sebelumnya menyampaikan permohonan kepada Wali Kota Blitar agar anak-anaknya dapat diterima dan memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
Dengan komposisi tersebut, sebanyak 70 siswa asal Kota Malang dan Kota Batu kini sementara menempati Sekolah Rakyat Kota Blitar. Mereka akan mengikuti kegiatan pendidikan dan tinggal di asrama selama pembangunan Sekolah Rakyat di daerah asalnya masih berlangsung.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar Johan Argono mengatakan seluruh siswa tersebut telah mengikuti kehidupan berasrama. Siswa dari Kota Malang dan Kota Batu juga telah menginap di asrama sebelum MPLS dimulai.
“Yang 70 siswa berasal dari Kota Malang dan Kota Batu. Mereka sementara dititipkan di sini selama proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Malang dan Kota Batu,” kata Johan.
Baca Juga : Hadapi Cuaca Tak Menentu, Ini Pentingnya Menyiapkan Stok Kebutuhan Kesehatan di Rumah
Menurut Johan, MPLS bagi para siswa tidak hanya berisi pengenalan lingkungan pendidikan formal. Karena Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama, siswa sekaligus diperkenalkan dengan pola kehidupan dan aktivitas di asrama.
“MPLS ini ada pengenalan sekolah dan pengenalan asrama. Jadi ada dua kegiatan, di sekolah dan di asrama,” ujarnya.
Eka menambahkan, jumlah peserta didik masih memungkinkan bertambah karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi entry multi exit. Pemerintah saat ini kembali melakukan pleno terhadap calon siswa baru. Sedikitnya 11 anak masuk dalam proses tambahan penerimaan.
“Sekolah Rakyat ini sistemnya multi entry multi exit. Saat ini kami juga melakukan pleno lagi dan ada 11 anak yang baru masuk sebagai tambahan. Jadi datanya memang dinamis,” kata Eka.
Sistem multi entry multi exit memungkinkan anak dengan riwayat pendidikan berbeda memperoleh layanan berdasarkan hasil asesmen. Mekanisme ini menjadi penting terutama bagi anak yang pernah putus sekolah dan usia biologisnya tidak lagi sama dengan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh.
“Anak akan diasesmen terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana kemampuannya. Jadi datanya memang dinamis dan masih bisa bertambah,” kata Eka.
Masyarakat yang memenuhi kriteria dan ingin memperoleh informasi mengenai Sekolah Rakyat dapat mendatangi Dinas Sosial Kota Blitar. Akses yang lebih dekat juga tersedia melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing kelurahan.
Pendidikan untuk Memutus Rantai Kemiskinan
Kepala Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS) Kementerian Sosial RI Romal Uli Jaya Sinaga mengatakan Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari strategi pemerintah memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Menurut Romal, program Sekolah Rakyat kini memasuki tahun kedua secara nasional. Sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah dibangun dari Aceh hingga Papua dengan jumlah peserta didik sekitar 43 ribu anak pada jenjang SD, SMP dan SMA.
Kota Blitar memasuki tahun pertama penyelenggaraan. Karena itu, Kemensos berharap Pemkot Blitar bersama seluruh pemangku kepentingan terus mengawal proses pendidikan agar berjalan sesuai tujuan program.
“Kami berharap Pemerintah Kota Blitar terus mengawal proses ini agar Sekolah Rakyat tetap berjalan on the track. Kita mengejar akademiknya, pendidikan karakternya, kompetensi, bakat dan keterampilannya sehingga masa depan anak-anak ini bisa terjamin,” kata Romal.
Kemensos, lanjut dia, juga menyiapkan jalur pengembangan bagi lulusan Sekolah Rakyat. Anak yang memiliki kemampuan akademik dapat diarahkan menuju perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Peluang melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Garuda maupun sekolah kedinasan juga disiapkan sesuai kompetensi dan persyaratan masing-masing.
Namun intervensi pemerintah tidak berhenti kepada anak. Keluarga siswa juga akan masuk dalam skema pemberdayaan sosial-ekonomi. Pendekatan dua sisi tersebut dirancang agar pendidikan anak meningkat sementara kemampuan ekonomi keluarganya ikut tumbuh.
“Kita ingin benar-benar memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak tenang bersekolah, sementara keluarganya juga kita bantu dan berdayakan supaya bisa naik kelas,” ujarnya.
Romal mencatat Jawa Timur menjadi provinsi dengan titik Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 21 lokasi. Dalam jaringan tersebut, Kota Blitar kini tidak hanya melayani kebutuhan masyarakatnya sendiri, tetapi sementara juga menjadi tempat belajar bagi anak-anak dari Kota Malang dan Kota Batu.
Bagi Pemkot Blitar, kepercayaan itu sekaligus membawa tanggung jawab untuk memastikan Sekolah Rakyat berkembang menjadi ruang pendidikan yang setara dan inklusif. Mas Ibin berharap anak-anak yang hari ini memasuki asrama tidak sekadar menyelesaikan pendidikan, tetapi tumbuh dengan kepercayaan diri, karakter dan kompetensi yang membuat latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi batas bagi masa depan mereka.
“Potensi mereka harus digali, dieksplorasi, dan dikembangkan. Saya yakin anak-anak Sekolah Rakyat ini nantinya mampu berprestasi, bahkan di tingkat nasional maupun internasional,” pungkas Wali Kota Blitar Mas Ibin.
