Gaji Hakim Tembus Rp 105 Juta, Tertarik Kuliah Hukum? Ini Rekomendasi Kampus Terbaik di Indonesia

JATIMTIMES - Profesi hakim kini semakin menarik perhatian, terutama setelah adanya pembaruan terkait tunjangan yang nilainya cukup fantastis. Dengan penghasilan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, tak heran jika banyak siswa mulai melirik jurusan hukum sebagai pilihan masa depan.

Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 Februari 2026. Regulasi tersebut mengatur secara rinci mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi hakim ad hoc di berbagai jenis pengadilan.

Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia dengan menghadirkan hakim yang profesional, berintegritas, dan independen dalam menjalankan tugasnya.

Fasilitas dan Tunjangan Hakim Ad Hoc

Dalam aturan tersebut, hakim ad hoc berhak mendapatkan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari tunjangan bulanan, rumah negara, fasilitas transportasi, hingga jaminan kesehatan dan keamanan selama bertugas. Selain itu, mereka juga memperoleh biaya perjalanan dinas serta uang penghargaan di akhir masa jabatan.

“Hakim Ad Hoc diberikan tunjangan setiap bulan yang besarannya tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” demikian bunyi Pasal 3 dalam beleid tersebut.

Tak hanya itu, Perpres juga mengatur skema uang penghargaan berdasarkan masa kerja jabatan, yaitu:

• Hingga 1 tahun: 0,2 kali uang penghargaan

• 1–2 tahun: 0,4 kali

• 2–3 tahun: 0,6 kali

• 3–4 tahun: 0,8 kali

• 4–5 tahun: 1 kali uang penghargaan

Namun, hakim ad hoc yang diberhentikan tidak hormat atau terlibat tindak pidana dengan putusan hukum tetap tidak berhak menerima uang penghargaan tersebut.

Jika fasilitas seperti rumah dinas dan transportasi belum tersedia di daerah penugasan, pemerintah akan memberikan tunjangan tambahan sesuai kemampuan keuangan negara.