JATIMTIMES - Pelantikan DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jawa Timur berlangsung, Kamis (9/4/2026). Acara ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Kehadiran pemerintah pusat memberi sinyal kuat dukungan terhadap peran Gapembi di daerah. Organisasi ini diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam program pangan bergizi nasional.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Optimalisasi Pelayanan Publik, Mbak Wali Lantik Pj Sekda
Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya kolaborasi antara Gapembi dan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berharap komunikasi antarlembaga berjalan cepat dan efektif.
“Ya ini kan kita harapkan menjadi mitranya BGN, sehingga pembinaannya cepat, komunikasinya cepat,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, sinergi akan mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Ia juga menyinggung peran pemerintah daerah yang kini semakin jelas.
Aturan dalam perpres dan keppres memberi tanggung jawab kepada masing-masing daerah. “Penanggung jawab utama BGN, tapi pengawasan sekarang semua ikut,” ujar dia. Ia menilai pengawasan kolektif akan memperkuat hasil program.
Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Jatim Makhrus Sholeh memaparkan tiga prioritas utama organisasi. Fokus tersebut langsung menyasar efektivitas program di lapangan.
Pertama, Gapembi memastikan penerima manfaat tepat sasaran tanpa kesalahan. “Kita targetnya zero kesalahan di lapangan,” ujarnya.
Kedua, Gapembi mengawal kesiapan dapur program. Mulai dari alat, gedung, hingga tenaga kerja harus sesuai juknis dan SOP.
Ia menegaskan semua elemen dapur wajib memenuhi standar operasional BGN. Hal ini penting agar kualitas layanan tetap terjaga.
Baca Juga : UB Bangun Jaring Pengaman Mental Mahasiswa untuk Tekan Risiko Bunuh Diri
Ketiga, Gapembi ingin kepastian sistem bagi para mitra. Terutama bagi pelaku usaha yang telah berinvestasi besar.
Makhrus menyebut setiap dapur bisa menyerap investasi hingga Rp2 miliar. Karena itu, kepastian kebijakan menjadi kebutuhan mendesak. “Kami nggak ingin ujug-ujug di-suspend tanpa pemberitahuan,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan mendadak sangat merugikan mitra. Ia juga menyoroti dampak finansial akibat penghentian sepihak.
Sewa yang sudah disepakati bahkan tidak dibayarkan saat suspend terjadi. Menurut dia, kejadian tersebut tidak boleh terulang.
Gapembi akan memperjuangkan sistem yang lebih transparan dan adil. Ke depan, Gapembi Jatim langsung tancap gas memperluas struktur organisasi.
Pembentukan kepengurusan akan dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah ini diharapkan mempercepat distribusi program ke masyarakat bawah. Gapembi ingin manfaat program benar-benar dirasakan secara merata.
