JATIMTIMES — Memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap keselamatan jemaah umrah asal Indonesia yang sedang berada di Tanah Suci.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah serangkaian aksi militer dan saling serang rudal antara Iran dan Israel yang juga melibatkan kepentingan Amerika Serikat. Eskalasi konflik tersebut memicu gangguan keamanan regional dan berdampak pada penyesuaian sejumlah jalur penerbangan internasional di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga : Harga Telur di Kota Malang Rp29 Ribu, Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah
Situasi ini dikhawatirkan dapat mengganggu mobilitas penerbangan menuju dan dari wilayah sekitar Arab Saudi, sehingga berpotensi membuat jemaah umrah tertahan di Tanah Suci.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera mengambil langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang tengah menjalankan ibadah umrah.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka jalur komunikasi khusus yang terintegrasi dengan biro perjalanan umrah yang saat ini mendampingi jemaah di Arab Saudi. “Pemerintah harus membuka semacam kran komunikasi atau posko komunikasi dengan seluruh travel umrah yang saat ini sedang mengawal jamaahnya di sana,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.
Puguh menjelaskan, komunikasi intens antara pemerintah, biro perjalanan, dan jemaah sangat penting untuk mencegah kemungkinan jemaah terlantar di tengah situasi yang tidak menentu.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar paket perjalanan umrah telah memiliki jadwal penerbangan dan pemesanan hotel yang bersifat tetap. Jika terjadi penundaan penerbangan akibat konflik, biro perjalanan tidak selalu memiliki kemampuan memperpanjang masa tinggal jemaah tanpa dukungan pemerintah.
“Komunikasi ini penting karena paket pesawat dan hotel biasanya sudah bersifat fix. Jika penerbangan tertunda, travel bisa kesulitan memperpanjang masa tinggal jamaah tanpa biaya tambahan,” jelasnya.
Puguh juga menilai situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah saat ini tidak bisa dipandang sebagai kondisi biasa. Ketegangan antarnegara disebut berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas.
Ia mengingatkan bahwa saat ini jumlah jemaah umrah Indonesia di Makkah sedang meningkat karena momentum Ramadan, ketika banyak jemaah datang untuk menjalankan ibadah umrah maupun iktikaf.
“Ini bukan situasi biasa. Bahkan ada yang menyebut berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Sementara kita tahu jamaah umrah Indonesia sedang banyak-banyaknya berada di Mekah di momentum Ramadan,” tegasnya.
Baca Juga : Longsor Ganggu Jalur Nasional di Trenggalek, Agus Cah DPRD Jatim Desak Penanganan Cepat
Selain membuka posko komunikasi, Puguh juga mendorong pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi untuk menyiapkan langkah mitigasi jika konflik semakin meluas hingga mendekati wilayah Arab Saudi.
Menurutnya, negara harus hadir memberikan kepastian bagi jemaah yang tertahan akibat penutupan penerbangan, termasuk memfasilitasi kebutuhan penginapan hingga jadwal kepulangan kembali normal.
“Pemerintah harus membuka akses komunikasi dengan travel, memfasilitasi kemudahan mencari penginapan sampai penerbangan kembali dibuka. Ini bukan hal kecil. Ada ribuan nyawa WNI yang membutuhkan jaminan keamanan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah mitigatif harus disiapkan sejak dini agar jemaah Indonesia tidak menjadi kelompok paling rentan jika eskalasi konflik meningkat.
“Saya pikir langkah-langkah mitigatif harus disiapkan. Jangan menunggu situasi makin genting. Jaminan keamanan dan kepastian bagi jamaah umrah Indonesia wajib menjadi prioritas,” tandasnya.
Puguh berharap pemerintah tidak hanya memantau perkembangan situasi dari jauh, tetapi benar-benar memastikan seluruh jemaah Indonesia yang berada di Tanah Suci tetap aman, baik yang baru tiba, sedang beribadah, maupun yang tertahan menunggu kepulangan. “Negara harus hadir. Itu yang utama,” pungkasnya.
