Komisi A DPRD Jember Sidak Tanah Sengketa, Ini Kata Kades Lojejer

JATIMTIMES - Terkait sidak Komisi A DPRD Jember ke lahan yang bersengketa antara ahli waris almarhum Ny. Tampina alias bu Erly dengan Pemdes Lojejer, disikapi oleh M. Soleh selaku Kepala Desa Lojejer. 

Dihubungi melalui sambungan telepon, M. Soleh menyampaikan terima kasih atas perhatian anggota dewan atas persoalan tersebut. Namun pihaknya membantah jika tanah tersebut bersengketa. 

"Itu bukan tanah sengketa, kami memiliki dasar kepemilikan, yakni SHM. Dasar penerbitan SHM juga jelas, bahwa kami menguasai tanah tersebut sejak 2004," ujar M. Soleh. 

M. Soleh tidak memungkiri, bahwa masalah tanah tersebut berperkara perdata di Pengadilan, baik di PN Jember, PTUN maupun MA, tapi semua putusan pengadilan dimenangkan Pemdes Lojejer selaku tergugat. 

"Memang pernah digugat secara perdata, tapi di PN, PTUN sampai kasasi ke MA, itu kami dimenangkan. Di PTUN kami yang digugat menang, meski menang kami tetap kasasi dan putusan sesuai PTUN," ujar Soleh. 

Saat media ini menanyakan salinan putusan PTUN yang katanya memenangkan Pemdes Lojejer, Soleh menyatakan, bahwa salinan tersebut ada. "Yang digugat itu BPN, cuma kami yang kasasi. Salinannya ada, nanti saya kirimi bukti salinannya ya," ujarnya. 

Seperti diketahui, Kamis (6/11/2025) jajaran Komisi A DPRD Jember bersama BPN melakukan cek lokasi lahan sengketa antara ahli waris almarhum Ny. Tampina dengan Pemdes Lojejer. 

Dalam sidak tersebut, diketahui, jika lahan seluas 18 hektare yang telah terbit sertifikat hak pakai atas nama Pemdes Lojejer, ada sekitar 5 hektare yang selama ini dikerjakan masyarakat, atas izin almarhum Ny. Tampina. 

"Kami melakukan cek lokasi, setelah sebelumnya menggelar hearing di Komisi A beberapa waktu lalu. Kedatangan kami hanya ingin memastikan status tanah tersebut, yang mana dasar BPN menerbitkan SHM atas penguasaan Pemdes Lojejer. Namun faktanya, ada sebagian yang ternyata dikuasai warga," ujar Siswono anggota Komisi A DPRD Jember dari Fraksi Gerindra.