Dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin: Muktamar Harus Jadi Ruang Mempererat Ukhuwah

JATIMTIMES - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur resmi menugaskan Ketua PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, untuk maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar NU ke-35. 

Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah internal PWNU Jatim dan mendapat dukungan bulat dari seluruh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jawa Timur. 

Baca Juga : Kota Pendidikan tapi Pengangguran Tinggi, Puguh DPRD Jatim Desak Pemkot Malang Gandeng BLK

Penugasan itu diumumkan dalam konsolidasi PWNU Jawa Timur yang berlangsung di Kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar Timur Nomor 9, Surabaya, Selasa (21/7/2026). 

Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Matin Djawahir, menegaskan pencalonan Gus Kikin bukan didorong kepentingan pribadi maupun arahan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

"Ini bukan keinginan pribadi Gus Kikin dan bukan pula arahan dari PBNU. Keputusan ini murni hasil musyawarah Syuriyah dan Tanfidziyah PWNU Jawa Timur," ujar KH Abdul Matin Djawahir. 

Menurut Abdul Matin, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui serangkaian rapat organisasi yang melibatkan unsur Syuriyah dan Tanfidziyah. Hasilnya, seluruh 45 PCNU se-Jawa Timur menyatakan sikap yang sama untuk mengusung Gus Kikin pada Muktamar mendatang. 

"Semua 45 PCNU di Jawa Timur menyatakan dukungan. Ini menjadi amanah bersama yang kami bawa menuju Muktamar ke-35," katanya. 

Menanggapi pencalonan ini, Gus Kikin mengaku semula tidak memiliki niat untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Namun setelah menerima amanah dari PWNU Jawa Timur dan dukungan seluruh PCNU se-Jatim, ia menyatakan siap menjalankan tugas tersebut. 

"Saya sebenarnya tidak memiliki niat untuk mencalonkan diri. Tetapi ketika ini menjadi amanah dari PWNU Jawa Timur dan didukung seluruh PCNU se-Jawa Timur, tentu saya harus siap menjalankannya dengan sebaik-baiknya," ujar Gus Kikin. 

Ia menegaskan, prioritas utamanya bukan sekadar kontestasi kepemimpinan, melainkan menjaga jati diri Nahdlatul Ulama agar tetap berpijak pada nilai-nilai pesantren dan tradisi yang diwariskan para ulama. 

"Yang harus kita jaga adalah tradisi Nahdlatul Ulama, memperkuat persatuan warga NU. Dan memastikan organisasi tetap berjalan sesuai nilai-nilai pesantren serta Qanun Asasi," tegasnya. 

Baca Juga : 18 Stasiun KAI Daop 8 Terintegrasi KA Commuter, Perluas Akses Warga Jatim

Gus Kikin juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama menjadikan Muktamar sebagai momentum memperkuat persaudaraan, bukan ajang perpecahan. 

"Muktamar harus menjadi ruang untuk mempererat ukhuwah. Siapa pun yang nanti mendapat amanah, tujuan kita tetap sama, yaitu menjaga NU agar semakin maslahat bagi umat dan bangsa," imbuhnya. 

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. 

PBNU juga telah mengundang secara resmi Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuka forum permusyawaratan tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. 

Sekretaris Jenderal PBNU, Syaifullah Yusuf, mengatakan persiapan muktamar kini memasuki tahap akhir karena waktu pelaksanaan tinggal sekitar 40 hari lagi. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. 

"PBNU terus melakukan persiapan yang waktunya tinggal 40 hari lagi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diharapkan akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. PBNU mengundang secara resmi untuk bisa membuka Muktamar NU Ke-35 di Jombang," ujar Syaifullah Yusuf usai pertemuan bersama PWNU dan PCNU se-Jawa Timur di Surabaya, Selasa (21/7/2026). 

Selain mempersiapkan pelaksanaan acara, PBNU juga mempercepat konsolidasi dengan seluruh Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) se-Indonesia. Langkah ini dilakukan agar seluruh pengurus yang memenuhi syarat dapat mengikuti muktamar sebagai peserta penuh.