Anggaran Pendidikan Indonesia Terkecil di Dunia, Tertinggal dari Tetangga ASEAN

JATIMTIMES - Besarnya anggaran pendidikan Indonesia kembali menjadi perhatian setelah muncul perbandingan belanja pendidikan terhadap produk domestik bruto (PDB) di sejumlah negara. Dalam daftar 40 negara dengan perekonomian terbesar dunia, Indonesia tercatat berada di posisi paling bawah dengan alokasi sekitar 1,3 persen dari PDB.

Data tersebut merupakan kompilasi dari UNESCO Institute for Statistics, World Bank, Geo Factbook, serta infografik Seasia Stats. Berdasarkan data itu, pengeluaran pemerintah Indonesia untuk sektor pendidikan berada di kisaran 1,275 persen dari PDB atau dibulatkan menjadi 1,3 persen.

Baca Juga : Nikmat Penghuni Surga Paling Rendah Saja Melebihi Raja di Dunia, Begini Penjelasan Rasulullah SAW

Persentase tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan rasio belanja pendidikan paling kecil dibandingkan negara-negara ekonomi besar lainnya. Bahkan, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tercatat mengalokasikan anggaran yang lebih besar.

Singapura, misalnya, menganggarkan sekitar 2,2 persen dari PDB untuk pendidikan. Thailand berada di angka 2,5 persen, sedangkan Vietnam mencapai 2,9 persen. Artinya, ketiga negara tetangga tersebut masih berada di atas Indonesia jika diukur menggunakan indikator yang sama.

Di kelompok negara dengan belanja pendidikan rendah, Indonesia juga berada di bawah Pakistan dan Bangladesh yang masing-masing mengalokasikan 2,1 persen dari PDB. Sementara Jepang dan Rumania sama-sama mencatat angka 3,3 persen.

Sebaliknya, sejumlah negara maju menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama belanja pemerintah. Swedia menjadi negara dengan rasio pengeluaran pendidikan terbesar dalam daftar tersebut, yakni mencapai 7,3 persen dari PDB.

Posisi berikutnya ditempati Denmark dengan 6,4 persen, Belgia 6,3 persen, Afrika Selatan 6 persen, Inggris dan Israel masing-masing 5,9 persen, Brasil 5,6 persen, sedangkan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Norwegia sama-sama mengalokasikan sekitar 5,4 persen dari PDB.

Jika cakupan diperluas ke seluruh negara di dunia, terdapat beberapa negara kecil yang justru memiliki rasio belanja pendidikan jauh lebih tinggi. Kiribati tercatat mengalokasikan sekitar 16,4 persen dari PDB untuk pendidikan. Setelah itu ada Tuvalu sebesar 12,9 persen, Mikronesia 11,6 persen, Namibia 9,1 persen, hingga Aljazair 9 persen.

Besarnya anggaran pendidikan tersebut menunjukkan bahwa prioritas investasi pada sektor pendidikan tidak selalu ditentukan oleh besarnya perekonomian suatu negara. Faktor kebijakan pemerintah, kemampuan fiskal, hingga struktur demografi juga menjadi penentu dalam besarnya belanja pendidikan.

Baca Juga : Kronologi 5 Orang Sekeluarga Tewas di Tol Malang-Pandaan, Diduga Sopir Mengantuk

Mengapa Berbeda dengan Ketentuan 20 Persen APBN?

Di Indonesia, anggapan bahwa anggaran pendidikan mencapai 20 persen APBN sebenarnya tidak bertentangan dengan data internasional. Perbedaan muncul karena metode penghitungan yang digunakan tidak sama.

Konstitusi memang mengamanatkan sedikitnya seperlima APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan. Namun, ketika menggunakan klasifikasi internasional yang dipakai UNESCO, pengeluaran pendidikan Indonesia yang benar-benar masuk kategori belanja pendidikan inti hanya berkisar 1,3 persen terhadap PDB.

UNESCO hanya memasukkan pengeluaran pemerintah yang secara langsung digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pembiayaan sekolah, perguruan tinggi, kegiatan belajar mengajar, hingga program pendidikan formal lainnya.

Sementara dalam struktur APBN Indonesia, pos pendidikan tersebar ke berbagai kementerian dan lembaga. Anggaran tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana abadi pendidikan, pembiayaan sekolah kedinasan, hingga transfer ke pemerintah daerah.

Karena sebagian komponen tersebut tidak seluruhnya dikategorikan sebagai pengeluaran pendidikan inti menurut standar internasional, angka yang tercatat menjadi jauh lebih kecil dibandingkan alokasi 20 persen APBN yang selama ini dikenal masyarakat.