Disperkim Kota Batu Kebut Verifikasi 200 Rumah BSPS dan Regulasi Rumah MBR, Target Akhir Rampung Juli

JATIMTIMES – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu tengah menggenjot realisasi berbagai program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sepanjang bulan Juli ini.

Langkah tersebut diambil guna menyelaraskan program daerah dengan visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam mengakselerasi pembangunan rumah rakyat secara nasional.

Baca Juga : Gagal Beredar di Kota Batu, Jutaan Batang Rokok Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah Dicegat Bea Cukai Malang

Salah satu fokus utama yang kini tengah dikebut oleh dinas adalah merampungkan proses verifikasi faktual terhadap rencana bedah rumah untuk 200 penerima manfaat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepala Disperkim Kota Batu, Arief As Siddiq, menyatakan bahwa tahapan seleksi dokumen administrasi hingga peninjauan langsung ke lapangan diupayakan tuntas sesegera mungkin agar pengerjaan fisik bisa langsung dimulai.

"Tahun ini ada 200 (rumah) program BSPS yang sedang on progress dikondisikan tahun ini. Sekarang ini sedang proses verifikasi untuk memastikan rumah-rumah tersebut memang sesuai dengan kriteria penerima bantuan," jelas Arief As Siddiq saat dihubungi JatimTIMES, belum lama ini.

Proses validasi ini berjalan sangat selektif karena tim verifikator harus memastikan legalitas status tanah calon penerima bantuan bersih dari sengketa, bukan merupakan bangunan liar, serta bukan berdiri di atas lahan sewa.

Hingga akhir Juni lalu, Disperkim mengonfirmasi sudah ada sekitar 100 rumah terverifikasi lolos dan 44 rumah dalam proses. Sisanya masih belum dilakukan verivikasi.

Selain penuntasan program BSPS, komitmen Disperkim Kota Batu dalam menyukseskan program penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga memasuki babak krusial pada bulan ini.

Pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi pendukung sekaligus mematangkan skema kerja sama operasional dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan formal demi mengamankan ketersediaan lahan strategis.

Baca Juga : BPJS Kesehatan Luncurkan Layanan Ujung Negeri

"Kami saat sekarang ini sedang melakukan penyiapan regulasi termasuk kolaborasi dengan asosiasi pengembang perumahan seperti REI dan APERnas serta pihak perbankan. Target kami di bulan Juli ini MoU dengan asosiasi sudah bisa dituntaskan," terang Arief.

Upaya percepatan penyediaan papan ini sengaja dirancang secara kolaboratif demi meringankan beban anggaran daerah, di mana pendanaan tidak semata-mata bertumpu penuh pada serapan APBD Kota Batu saja.

Arief menegaskan bahwa penyediaan hunian yang sehat, aman, dan terjangkau ini merupakan instrumen penting dari pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sekaligus memotong mata rantai kemiskinan di Kota Batu.

"Tujuannya semata-mata ingin mempercepat upaya untuk peningkatan kesejahteraan melalui perwujudan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.