Dua Alumni FH UB Emban Jabatan Strategis di Jampidsus, IKA: Tantangan Besar Menanti

JATIMTIMES - Dua alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) kini menempati posisi penting di jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI. Keduanya dipercaya mengemban tugas di tengah penanganan berbagai perkara dugaan korupsi bernilai besar yang menjadi perhatian publik.

Mereka adalah Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum. (angkatan 1988) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), serta Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. (angkatan 1989) yang sebelumnya telah dipercaya menjabat Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Ses Jampidsus).

Baca Juga : Anak Bermain Api Picu Kebakaran Rumah hingga Lahan Tebu di Malang

Dengan menduduki dua posisi strategis tersebut, keduanya memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung penyelesaian berbagai perkara tindak pidana khusus, termasuk sejumlah kasus dugaan korupsi berskala nasional yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Atas penunjukan tersebut, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (IKA FH UB) menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar keduanya mampu menjalankan amanah negara dengan profesionalisme dan integritas.

Sekretaris Jenderal IKA FH Universitas Brawijaya, Syamsul Huda Yudha, mengatakan kepercayaan yang diberikan kepada Prof. Rudi Margono dan Didik Farkhan Alisyahdi merupakan bentuk pengakuan atas rekam jejak, kompetensi, dan pengalaman panjang keduanya sebagai insan Adhyaksa.

"Keluarga Besar IKA FH Universitas Brawijaya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Rudi Margono dan Dr. Didik Farkhan Alisyahdi atas amanah yang diberikan negara. Ini merupakan kehormatan besar, tetapi pada saat yang sama juga merupakan tanggung jawab yang tidak ringan," ujar Yudha. 

Menurutnya, jabatan yang kini diemban kedua alumni FH UB hadir di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Publik, kata dia, menaruh ekspektasi agar aparat penegak hukum mampu bekerja secara profesional, independen, transparan, dan berintegritas.

Yudha menilai bidang tindak pidana khusus merupakan salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Penanganan perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar membutuhkan kepemimpinan yang kuat, keberanian dalam mengambil keputusan, serta kemampuan manajerial yang mumpuni.

"Bidang Tindak Pidana Khusus merupakan salah satu garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Berbagai perkara korupsi berskala nasional dengan nilai kerugian negara yang sangat besar membutuhkan kepemimpinan yang kuat, keberanian mengambil keputusan, integritas yang terjaga, serta kemampuan manajerial yang tinggi," katanya.

Baca Juga : Character Building MTsN 2 Kota Malang, Ikhtiar Menyiapkan Generasi Adaptif di Tengah Perubahan Zaman

Ia berharap keberadaan dua alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di jajaran pimpinan Jampidsus dapat memperkuat upaya Kejaksaan Agung dalam menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami percaya pengalaman, kapasitas akademik, dan rekam jejak keduanya akan menjadi modal penting dalam mengawal penyelesaian berbagai perkara tindak pidana khusus yang menjadi perhatian masyarakat. Kampus dan seluruh alumni akan selalu memberikan dukungan moral serta doa agar beliau berdua diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah negara," tuturnya.

Lebih lanjut, Yudha menilai keberhasilan kedua alumni tersebut menjadi bukti bahwa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terus melahirkan lulusan yang mampu berkiprah pada posisi strategis di bidang penegakan hukum nasional.

Menurutnya, pencapaian itu juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan generasi muda untuk membangun karier melalui kompetensi, integritas, serta dedikasi terhadap profesi yang dijalani.

IKA FH UB berharap kepercayaan yang diberikan negara kepada kedua alumninya dapat dijalankan dengan baik sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana khusus yang menjadi perhatian masyarakat.