Wapres Gibran Dorong Penguatan Tata Kelola dan Produktivitas Sektor Perikanan saat Dialog dengan Nelayan Muncar

JATIMTIMES - Rangkaian kunjungan kerja (kunker) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Banyuwangi cukup padat. Usai meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, agenda berikutnya adalah meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar dan berdialog langsung dengan para nelayan dan pelaku usaha perikanan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Jumat (10/07/2026).

Kunker ke Muncar  difokuskan untuk menyerap aspirasi para perwakilan nelayan, pelaku usaha mikro, dan pengepul ikan. Aspirasi itu nantinya  memjadi  dasar perumusan kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, distribusi, dan kesejahteraan nelayan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga : Unisma Buka Akses Startup Mahasiswa ke Pasar Eropa lewat Forum Internasional dan Penandatanganan MoU

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan di Jatim sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.

"Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini [Jatim], sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki beberapa pekerjaan akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan," kata wapres.

Putra pertama Presiden ke-7 Jokowi tersebut mencatat dan berbagai aspirasi serta persoalan yang disampaikan nelayan, dan memastikan akan segera menindaklanjuti.

“Sebenarnya hari ini saya tidak ada jadwal ke sini [TPI]. Gapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar ke sini,” jelasnya. “Catatan-catatannya, keluhan-keluhannya nanti segera kami tindak lanjuti,” sambung wapres.

Sebelumnya, Umar, salah seorang nelayan Muncar, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan setempat. Antara lain kebutuhan perbaikan infrastruktur, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, dan  regulasi  serta perizinan yang dinilai masih kompleks.

“Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak, sehingga ketika bentor mengangkut hasil ikan ke perusahaan, banyak kendaraan yang rusak,” kata Umar.

Baca Juga : Lahan Dekat Baloga Kota Batu Terbakar, Diduga akibat Bakar Sampah

Dia juga mengharapkan perlunya kemudahan regulasi bagi nelayan tradisional. “Kami menghadapi perizinan yang sangat banyak, sekitar 13 items, yang sulit kami urus, sehingga kami memohon kepada Bapak Wapres agar diberikan kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar,” ungkapnya.

Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait tata kelola perizinan nelayan. 

Menurut Khofifah, perizinan saat ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga diperlukan penguatan sistem dan dukungan lintas pihak untuk mempercepat serta mengoptimalkan pelayanan kepada para nelayan.

Selain gubernur Jatim, hadir mendampingi wapres dalam peninjauan dan dialog tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Suwardi.