Jaga Ketahanan Fiskal, Komisi C DPRD Jatim Desak Tiga OPD Inti Siapkan Mitigasi

JATIMTIMES – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan sejumlah catatan terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja utamanya. Evaluasi disampaikan Juru Bicara Komisi C DPRD Jatim, Hartono, terkait laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. 

Setidaknya, terdapat tiga OPD inti yang mendapatkan catatan strategis serta desakan mitigasi segera, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim.

Baca Juga : Komisi C DPRD Jatim Apresiasi Lonjakan PAD RSUD, Evaluasi Ketimpangan Dividen BUMD

Catatan kritis pertama diarahkan kepada DPMPTSP Jatim. Meski sukses merealisasikan investasi total sebesar Rp147,7 triliun atau mencapai 100,1 persen dari target, legislatif menyoroti laju pertumbuhan tahunan (year-on-year) yang dinilai mengalami stagnasi.

"Komisi C mencermati bahwa pertumbuhan realisasi investasi secara tahunan (year-on-year) pada tahun 2025 hanya mencapai 0,3 persen," ujar Hartono dalam Rapat Paripurna, Jumat (10/7/2026).

"Sehingga DPMPTSP perlu terus memperkuat strategi promosi investasi, mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital, serta memperluas fasilitasi investasi pada sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah tinggi," lanjutnya.

Komisi C mendesak agar DPMPTSP tidak hanya berfokus pada sektor industri dan jasa, melainkan mulai memperluas jangkauan investasi ke sektor pertanian, ketahanan pangan, hilirisasi agroindustri, perikanan, peternakan, serta penguatan UMKM. Langkah mitigasi ini dinilai krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah di Jatim.

Sorotan tajam berikutnya ditujukan kepada BPKAD Jatim. Komisi C membeberkan bahwa serapan anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) masih relatif sangat rendah, yakni hanya terealisasi sebesar Rp124,32 miIiar atau sekitar 39,97 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp310,96 miIiar.

Selain masalah serapan anggaran darurat yang minim, BPKAD juga mendapat desakan kuat terkait penataan aset daerah yang kerap menjadi temuan berulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga : Pencopotan Pejabat, Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Kedepankan Mekanisme Birokrasi

"Oleh karena itu, Komisi C meminta BPKAD untuk mempercepat penataan administrasi, sertifikasi, inventarisasi, dan pemanfaatan aset daerah, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu," papar Hartono.

Sementara itu, Bapenda Jatim yang mencatatkan realisasi PAD impresif sebesar Rp13,59 triliun atau 104,58 persen dari target, tetap diminta tidak lengah. Komisi C mengingatkan adanya tantangan regulasi nasional yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Oleh karena itu, Bapenda diharapkan melakukan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan kebijakan fiskal, memperkuat basis data perpajakan daerah, mengoptimalkan potensi objek dan subjek pajak, serta menyusun strategi mitigasi untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur," pungkasnya.