Gerindra DPRD Jatim Ingatkan Eksekutif soal Serapan Anggaran: Jangan Berlindung Dalih Efisiensi

JATIMTIMES – Fraksi Partai Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan peringatan keras kepada pihak eksekutif terkait realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Peringatan ini dipicu oleh rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah yang menyisakan dana menganggur hingga menembus angka Rp2,05 triliun.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Hermin, mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak mengaburkan rendahnya serapan belanja tersebut dengan klaim penghematan sepihak.

Baca Juga : Fraksi Golkar Sororti Inkonsistensi Data APBD 2025, Minta Pemkab Situbondo Buka Anggaran Kerja Sama Media

"Fraksi kami mengingatkan agar seluruh sisa anggaran tidak serta-merta diberi label efisiensi. Efisiensi berarti keluaran dan manfaat tetap tercapai dengan biaya yang lebih rendah," jelasnya pada Rapat Paripurna belum lama ini.

"Sebaliknya, apabila anggaran tidak terserap karena pekerjaan tidak selesai, pelayanan tertunda, atau masyarakat tidak menerima manfaat yang seharusnya, keadaan tersebut bukanlah efisiensi. Itu merupakan persoalan pelaksanaan yang harus diperbaiki," sambung Hermin. 

Dari total pagu belanja daerah sebesar kurang lebih Rp33,25 triliun, realisasi penyerapan hanya menyentuh angka Rp31,20 triliun atau sekitar 93,82 persen. Rendahnya serapan ini berimbas langsung pada membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang tercatat mencapai Rp3,38 triliun.

Meskipun pendapatan daerah melampaui target dengan capaian Rp29,88 triliun (104,65 persen), Gerindra menilai ruang fiskal yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik akibat buruknya eksekusi program di lapangan.

"Fraksi meminta Saudara Gubernur menjelaskan sisa anggaran tersebut berdasarkan perangkat daerah, program, kegiatan, dan jenis belanja," ujar Hermin.

Gerindra juga mendesak eksekutif menyerahkan daftar sepuluh perangkat daerah (OPD) dengan sisa anggaran terbesar beserta langkah koreksinya. Selain belanja umum, rapor merah serapan rendah juga terjadi pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk penanganan darurat dan kebencanaan.

Baca Juga : Bukan Sekadar Kesadaran Warga, DPRD Soroti Keseriusan Pemkot Malang Soal Pengelolaan Sampah

Fraksi Gerindra DPRD Jatim membeberkan fakta kontras, di mana sepanjang tahun 2025 tercatat ada 351 kejadian bencana alam di Jawa Timur yang mengakibatkan 106 korban jiwa. Namun, realisasi BTT justru sangat minim, yakni hanya terserap Rp124,32 miIiar atau cuma 39,97 persen dari anggaran.

"Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan apakah rendahnya realisasi belanja tidak terduga disebabkan kebutuhan yang memang lebih rendah, atau terdapat hambatan prosedural dalam penanganan bencana dan keadaan darurat," tanya Hermin kritis.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 yang diraih Pemprov Jatim dari BPK RI. Kendati demikian, mereka mengingatkan bahwa WTP hanyalah penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan bukti bahwa seluruh program berjalan sempurna.

"WTP harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan, bukan sekadar penghargaan yang dipajang. Ukuran keberhasilannya adalah apakah setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang bermutu," pungkasnya.