Dapur MBG Pindah ke Kantin Sekolah, Ketua Gapembi Malang Raya Anggap Tidak Logis

JATIMTIMES - Wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang membuka peluang kantin sekolah dijadikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Malang Raya ketir-ketir. Mereka kahwatir dengan nasib investasi miliaran rupiah yang telah ditanamkan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Gapembi Malang Raya, Djoni Sudjatmoko, secara terbuka mempertanyakan logika apabila pemerintah benar-benar mengalihkan pelaksanaan MBG ke kantin sekolah. Menurutnya, negara akan menghadapi beban anggaran yang sangat besar, sekaligus dihadapkan pada tuntutan mengakomodasi investasi para mitra yang telah lebih dulu membangun SPPG.

Baca Juga : Motor Listrik BGN Mau Dihibahkan, Puguh DPRD Jatim Ingatkan Kesejahteraan Guru Honorer

"Terus negara harus mengganti duitnya mitra yang sudah membangun SPPG? Ada 27 ribu mitra. Dari mana duitnya. Ini kan gak logis," kata Djoni belum lama ini.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa di tengah pembahasan perubahan skema MBG, persoalan pengembalian modal para mitra menjadi salah satu kekhawatiran yang mencuat. Djoni mengungkapkan, satu dapur SPPG membutuhkan investasi sekitar Rp2,5 miliar dan hingga kini modal tersebut belum kembali.

Menurutnya, keuntungan dari bisnis SPPG justru tidak secepat sektor usaha lainnya. "Kalau ini (SPPG) dibilang menguntungkan, duit modal kembali itu masih 2 tahun lebih. Modal kami 1 dapur itu Rp 2,5 miliar," ungkapnya.

Di sisi lain, Djoni menilai gagasan menjadikan seluruh kantin sekolah sebagai dapur MBG juga tidak realistis. Ia memperkirakan setiap sekolah membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar agar memiliki dapur berstandar higienis. Dengan sekitar 400 ribu sekolah sasaran MBG, kebutuhan anggaran disebut dapat mencapai Rp600 triliun.

Meski demikian, ia mengaku tidak menolak sepenuhnya skema tersebut. Menurutnya, penggunaan kantin sekolah masih memungkinkan diterapkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau SPPG.

Di tengah berbagai polemik yang membayangi program MBG, Djoni tetap menegaskan bahwa pelaksanaan melalui SPPG selama ini berjalan baik. Ia mengklaim kasus keracunan makanan terus menurun dan tidak menimbulkan korban jiwa.

Baca Juga : Istana Akan Cek Dugaan Mahasiswa UBK Terima Uang Usai Audiensi dengan Wapres Gibran

"Bahkan gak ada satupun yang meninggal karena keracunan, gak ada yang catat atau sakit dan gak sembuh karena keracunan MBG," tegasnya.

Belakangan, Gapembi juga menjadi sorotan setelah menginisiasi Apel Akbar dan Senam Bersama di Bundaran Alun-Alun Tugu Kota Malang yang dihadiri ribuan peserta serta sejumlah politikus. Kegiatan tersebut diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG dan untuk menunjukkan manfaat program bagi petani, peternak, UMKM, pedagang kecil hingga relawan.

Namun, aksi tersebut menuai respons beragam di media sosial. Sejumlah warganet menilai kegiatan itu berlangsung di tengah menguatnya kritik terhadap program MBG, termasuk setelah muncul kasus hukum yang menjerat pimpinan BGN serta aksi mahasiswa di Malang yang menuntut penghentian program tersebut.

Di tengah perdebatan itu, pernyataan Gapembi mengenai lamanya pengembalian modal investasi SPPG menjadi perhatian publik, karena memperlihatkan bahwa di balik pembelaan terhadap keberlanjutan program MBG, terdapat pula kepentingan keberlangsungan investasi yang telah ditanamkan para mitra.