Politisi PDIP Tolak WFH ASN Akibat Kenaikan BBM, Minta Pejabat Wajib Pakai BBM Non-Subsidi

JATIMTIMES - Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat tanggapan kritis dari Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan.

Menurutnya, solusi yang lebih tepat bukanlah membatasi aktivitas ASN melalui WFH, melainkan memastikan pejabat daerah dan ASN tidak menggunakan BBM bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca Juga : Demo Mahasiswa Protes Program MBG, Ini Kata Wawali Kota Malang

"Kalau anggota DPRD, wali kota, wakil wali kota, dan ASN itu kan dibayar oleh negara. Tidak perlu memakai BBM subsidi. Silakan memakai BBM non-subsidi," kata Harvard.

Ia mempertanyakan dasar kebijakan WFH apabila alasan utamanya hanya untuk mengurangi konsumsi BBM. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan terlebih dahulu apakah memang terjadi kelangkaan BBM secara nasional atau hanya berkaitan dengan penggunaan BBM subsidi.

"Kalau tujuannya menjaga kelangkaan, apakah benar-benar BBM sedang langka berdasarkan informasi pemerintah pusat? Tapi kalau hanya karena tidak membeli BBM subsidi, ya harus ada ketegasan dari Pemerintah Kota Malang," ujarnya.

Harvard bahkan meminta pemerintah melakukan pengecekan terhadap kendaraan milik ASN maupun anggota DPRD yang masih memiliki barcode pembelian BBM subsidi.

"Perlu dicek kendaraan teman-teman ASN dan anggota dewan, apakah punya barcode untuk membeli BBM subsidi. Kalau ada, cabut saja, beri sanksi," tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi ASN jika kebijakan WFH diterapkan secara luas. Menurutnya, banyak ASN yang tinggal jauh dari Kota Malang dan masih menghadapi tekanan ekonomi akibat berkurangnya sejumlah tunjangan.

Baca Juga : Seluruh Puskesmas di Kota Malang Belum Punya Psikolog Klinis, Pemkot Segera Kerja Sama dengan Organisasi Profesi 

"Kalau kemudian WFH diperluas sampai staf, ya silakan. Tapi dipikirkan juga. Tidak mungkin ASN yang rumahnya di Wagir harus bersepeda ke Kota Malang. Kalau harus membeli kendaraan listrik juga tidak sederhana, karena kondisi ekonomi saat ini sedang berat," katanya.

Harvard menilai pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah yang rentan turun menjadi kelompok berpenghasilan rendah.

Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan kenaikan harga BBM non-subsidi selama subsidi benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

"Saya tidak perlu BBM subsidi. Yang penting DPRD dan ASN wajib membeli yang non-subsidi. Walaupun naik ya silakan, saya menerima imbas itu. Saya pakai Pertadex, naik ya saya nikmati. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Kecuali masyarakat yang tidak mampu, bukan pejabat daerah, bukan wali kota, silakan membeli yang subsidi sesuai regulasi," pungkasnya.