Di Depan Pendemo, PDI Perjuangan Minta Maaf Pernah Usung Jokowi jadi Presiden

JATIMTIMES - Pengakuan cukup mengejutkan disampaikan politisi PDIP DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan Ramadhan, saat menemui massa aksi demonstrasi di Kota Malang pada Rabu (17/6/2026) siang. Secara terbuka, Harvard memohon maaf di hadapan massa aksi karena partainya pernah merekomendasikan Joko Widodo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.

Menurut Harvad, PDIP tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab politik atas berbagai persoalan yang muncul selama dua periode pemerintahan Jokowi. Sebab, kepala negara tersebut lahir dari proses politik yang sejak awal mendapat dukungan dan rekomendasi resmi dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Baca Juga : Di Tengah Desakan Mahasiswa, Politisi Gerindra Ngotot MBG Banyak Manfaat

"Kami sebagai kader PDI Perjuangan mohon maaf pernah merekomendasikan Mulyono (Joko Widodo) sebagai presiden. Kami (PDI Perjuangan) merasa ikut menanggung dosa karena yang bersangkutan menjadi presiden melalui rekomendasi partai," kata Harvad di hadapan peserta aksi, Rabu (17/6/2026).

Ia menilai berbagai perubahan regulasi yang terjadi dalam satu dekade terakhir telah memunculkan banyak pertanyaan terkait kualitas demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan mengapa PDIP perlu melakukan evaluasi terhadap keputusan politik yang pernah diambil.

Harvad menyebut banyak aturan yang berubah secara cepat pada masa pemerintahan Jokowi. Situasi itu dinilai memunculkan kesan bahwa mekanisme hukum dan ketatanegaraan dapat disesuaikan untuk memenuhi kepentingan tertentu.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya berlaku untuk pemilihan presiden, tetapi juga seluruh proses rekrutmen politik yang dilakukan partai. Ke depan, PDIP disebut harus lebih selektif dalam menentukan calon kepala daerah, anggota legislatif, hingga pejabat publik lainnya.

"Kami meminta maaf. Ini menjadi evaluasi bagi partai ketika merekomendasikan pemimpin yang benar-benar bisa menjaga kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Harvad juga mengaitkan berbagai persoalan politik yang terjadi saat ini dengan warisan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai kondisi yang berkembang belakangan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan keputusan politik yang diambil selama era Jokowi.

Saat ditanya apakah situasi yang dianggap kacau saat ini merupakan buah dari kepemimpinan sebelumnya, Harvad menjawab tegas bahwa kondisi tersebut merupakan imbas dari rezim terdahulu. Ia mengaku partainya menyadari dan mengakui fakta tersebut sebagai bagian dari evaluasi politik.

"Iya, kita akui. Salah satu produk gagal kita adalah kepemimpinan rezim Joko Widodo," tegasnya.

Baca Juga : Ribuan Mahasiswa Demo di Grahadi Surabaya Hari Ini, Total Bawa 23 Tuntutan dari ABS dan BEM Unair

Pernyataan itu menjadi kritik terbuka yang cukup keras dari kader PDIP terhadap sosok yang pernah menjadi kader sekaligus petugas partai. Harvad menilai persoalan etika politik hingga perubahan sejumlah aturan strategis menjadi catatan penting selama masa pemerintahan tersebut.

Salah satu yang disorot adalah perubahan aturan mengenai syarat usia calon wakil presiden yang kemudian membuka jalan bagi putra sulung Jokowi maju dalam Pilpres 2024. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi contoh paling nyata bagaimana regulasi dapat diubah dalam waktu singkat demi mengakomodasi kepentingan tertentu.

Ia berpandangan bahwa ketentuan batas usia sebelumnya disusun melalui pertimbangan matang oleh para pembentuk undang-undang. Karena itu, perubahan yang terjadi secara mendadak dinilai memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Meski melontarkan kritik terhadap pemerintahan sebelumnya, Harvad menegaskan PDIP tidak akan menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partainya memilih mengambil posisi sebagai penyeimbang yang akan mendukung program pro-rakyat sekaligus memberikan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak tepat.

Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar partai tetap menjalankan fungsi kontrol dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, pengalaman politik selama satu dekade terakhir disebut harus menjadi pelajaran penting agar kesalahan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.