Gelar Aksi di Kantor Dewan, Ini 9 Tuntutan Mahasiswa

JATIMTIMES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang mencuat dalam aksi demonstrasi yang digelar elemen mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa sempat melakukan aksi bakar ban. 

Meski menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaannya, massa aksi menegaskan bahwa mereka tidak serta-merta menolak program tersebut. menjelaskan bahwa tuntutan mereka berangkat dari keinginan agar seluruh program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga : Demo di Grahadi, Mahasiswa Kritisi MBG hingga Koperasi Merah Putih

"Kami ingin program-program yang memboroskan APBN benar-benar dievaluasi dan dihentikan apabila terbukti tidak efektif serta tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat," ujar juru bicara massa aksi, Nazil Al-Haq. 

Menurutnya, dalam dialog bersama perwakilan DPRD Kota Malang, sejumlah anggota dewan menyampaikan bahwa program MBG memiliki banyak manfaat. Namun, pihaknya menilai klaim tersebut belum disertai data yang cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Ia menyoroti sejumlah kasus yang sempat mencuat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari dugaan keracunan penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran, hingga tata kelola program yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

"Tadi ada beberapa perwakilan dewan yang mengatakan bahwa MBG ini banyak manfaatnya. Tetapi tanpa kemudian menyertakan datanya. Padahal seperti kita ketahui bersama, banyak penerima MBG yang keracunan, banyak yang tidak tepat sasaran, dan tata kelolanya masih berantakan," katanya.

Karena itu, pihaknya menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Selain evaluasi, mereka juga meminta adanya transparansi kepada publik terkait penggunaan anggaran yang digelontorkan pemerintah.

"Maka tuntutan kami hari ini adalah bagaimana tata kelola MBG dan beberapa program pemerintah lainnya benar-benar bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Baca Juga : DimInspect, Inovasi Mahasiswa Filkom yang Tawarkan Solusi Inspeksi Komponen Industri dengan Akurasi 95 Persen

Saat ditanya apakah program MBG masih bisa dilanjutkan, ia menegaskan bahwa sikap massa aksi sudah tertuang dalam pernyataan sikap yang dibacakan dalam aksi. Menurutnya, penghentian program hanya dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa program tersebut tidak efektif dan justru membebani APBN.

"Di pernyataan sikap kami juga tertera bahwa MBG harus dihentikan apabila terbukti tidak efektif. Jadi kami menuntut evaluasi dulu, transparansinya bagaimana dulu, baru kemudian kalau memang terbukti tidak efektif, kami menyatakan program itu harus dihentikan," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Malang Bergerak menyampaikan sembilan tuntutan. Selain meminta penghentian pemborosan APBN dan evaluasi program-program yang dinilai tidak efektif, massa juga mendesak penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, menolak militerisme di ranah sipil, menolak regulasi yang dinilai mengancam demokrasi dalam revisi UU Polri, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, menjamin keamanan distribusi obat dan keterjangkauan biaya kesehatan, menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan, serta mendorong reformasi pemerintahan dan peningkatan kompetensi pejabat publik.