Heboh Mahasiswa Geruduk Diskusi Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko di UGM, Ternyata Ini Alasan di Baliknya

JATIMTIMES - Suasana diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Senin (16/6) malam, mendadak memanas setelah sekelompok mahasiswa memprotes para pejabat yang menjadi pembicara.

Acara tersebut menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Baca Juga : Siapa Eddy Tansil? Buron Sejak 1996, Kini Aset Rp 51,6 Miliar Berhasil Disita Negara

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, awalnya forum berlangsung normal dengan masing-masing narasumber menyampaikan pandangannya di hadapan peserta.

Situasi mulai berubah ketika Budiman Sudjatmiko menyampaikan materi. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa UGM maju ke depan dan melayangkan protes, sehingga jalannya diskusi terganggu. Setelah itu, Budiman meninggalkan lokasi, sementara Nusron Wahid dan Sudaryono sempat berjalan kaki dengan pengawalan sebelum akhirnya dievakuasi.

Peristiwa ini kemudian menjadi sorotan publik dan videonya beredar luas di media sosial seperti X. 

Mengenai kejadian tersebut, Mesa dari Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM yang ikut dalam aksi tersebut menjelaskan bahwa protes dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah.

“Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat,” kata Mesa, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan menjadi cara mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.

“Saat ini mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki. Mereka memang harus didatangi karena tidak ada cara yang efektif selain cara itu. Bahkan ketika itu dilakukan, tidak ada jaminan bahwa mereka merasa bersalah,” ujarnya.

Mesa juga menepis anggapan bahwa aksi kejar-kejaran menjadi tujuan utama demonstrasi. Ia menyebut situasi itu terjadi karena para pejabat dinilai menghindari dialog dengan mahasiswa.

“Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar,” katanya.

Selain itu, Mesa menyoroti sosok Budiman Sudjatmiko yang dahulu dikenal sebagai aktivis mahasiswa. Ia mengatakan sebagian mahasiswa merasa kecewa terhadap arah kebijakan pemerintah, terutama terkait persoalan kemiskinan dan konflik agraria.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa mahasiswa UGM tidak menolak kehadiran pejabat negara di lingkungan kampus. Menurutnya, yang diharapkan adalah dialog yang terbuka, jujur, dan didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga : Tradisi Sedekah Bumi dan Pawai Taaruf 1 Muharram 1448 H, Wujud Syukur dan Gotong Royong Warga Kelurahan Ngadirejo

“Jika mereka berbohong, menipu, inilah yang akan kami lakukan. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwasannya kalian tidak bisa membodohi kami,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang merasa tidak dapat mengikuti diskusi secara maksimal akibat insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko datang ke UGM dengan tujuan berdialog, bukan menghindari mahasiswa.

“Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi,” ujar Sudaryono.

Ia juga menambahkan bahwa mereka sempat kembali menemui mahasiswa setelah situasi memanas.

“Justru kami datang untuk berdiskusi. Bahkan, saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” katanya.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena memperlihatkan dinamika hubungan antara mahasiswa dan pemerintah di ruang publik. Di satu sisi, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Di sisi lain, pihak pemerintah menegaskan tetap membuka ruang dialog dan menyatakan kesediaan untuk kembali berdiskusi dengan mahasiswa pada kesempatan berikutnya.