Bantah Miliki Dapur SPPG, Dudung Mengaku hanya Bantu Komunikasi dari Pihak Pesantren

JATIMTIMES – Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik. Di tengah berkembangnya berbagai informasi mengenai pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah tudingan yang mencatut namanya dengan kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. 

Dudung menjelaskan bahwa keterlibatannya selama ini hanya sebatas membantu menjembatani komunikasi antara pengelola pesantren dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar para santri dapat menjadi penerima manfaat program MBG.

Baca Juga : Viral Istri Hadiahi Suami Istri Kedua saat Ulang Tahun dan Anniversary, Begini Kisahnya

Menurut Dudung, sekitar enam hingga tujuh bulan lalu sejumlah pengurus pesantren menyampaikan kepadanya keinginan agar pesantren mereka dapat menjadi sasaran program MBG. Beberapa pesantren yang dimaksud memiliki jumlah santri mencapai ribuan orang sehingga dinilai memungkinkan untuk menjadi titik layanan dapur MBG. 

"Karena di pesantren itu kan ada santrinya empat ribu, ada yang lima ribu. Sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya," ujar Dudung. 

Ia menuturkan, pihak pesantren kemudian meminta dirinya untuk mempertemukan mereka dengan Dadan Hindayana yang saat itu menjabat sebagai Kepala BGN. Setelah proses perkenalan dilakukan, Dudung mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan komunikasi maupun tindak lanjut program tersebut. 

"Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, 'Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya'. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan. Mereka berhubungan saya sudah tidak mengerti apa-apa," tuturnya. 

Dudung juga mengungkapkan bahwa hingga kini pembangunan dapur SPPG yang dimaksud belum terealisasi. "Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya, dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya," katanya. 

Untuk diketahui, Sebuah cuitan viral di media sosial mengenai 20 nama petinggi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal ini diketahui, salah satunya diunggah dalam akun Thread @suzan18706, dengan keterangan “Bocor halus semoga benar adanya…Isunya nama-nama ini yang terlibat korupsi MBG”. Tertulis dalam unggahan, salah satu yang diduga terlibat yakni Kepala BGN, Nanik S Deyang yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga : Promo Bulan Bung Karno, Graha Bangunan Blitar Hadirkan Diskon hingga Rekomendasi Produk Hunian

Selain itu juga tertulis Patris Rumbayan ibunya Tedy, Ketua DPRD Jatim dan Jateng, Suwardi Samira, Dudung lewat kepala BGN, Puti Sari Gerindra komisi 9, D Mahari komisi 9, Yahya zaini, Wihardi banggar, Cucun Ahmad, ketua dan seluruh wakil banggar, Bima Arya Wamendagri, Wamenaker Feri, Ahmad Riza Patria, Ketua Komisi 9, dan seluruh wakil ketua KOM 9 kecuali Charles Honoris dan seluruh poksi komisi 9. 

Meski demikian, seluruh informasi tersebut tetap harus diuji melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang memadai. Karena itu, publik kini menunggu langkah Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti setiap keterangan yang akan disampaikan oleh Sony Sonjaya sebagai justice collaborator. 

Karena itu, publik kini menunggu langkah Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti setiap keterangan yang disampaikan Sony Sonjaya sebagai justice collaborator. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang nantinya disebutkan diharapkan dilakukan secara profesional dan akuntabel guna mengungkap secara terang pihak yang benar-benar terlibat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi mereka yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. 

Status Sony Sonjaya sebagai justice collaborator dinilai berpotensi menjadi pintu masuk penting untuk mengungkap dugaan praktik korupsi yang lebih luas dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Meski demikian, penetapan pihak yang bertanggung jawab tetap sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung.