​BNPB Gelar Pelatihan Penilaian Ketangguhan Desa untuk AIPTINAKES di Jombang

JATIMTIMES - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Tenaga Kesehatan (AIPTINAKES) Jawa Timur untuk Pelatihan Penilaian Ketangguhan Desa (PKD). Kegiatan ini bertujuan membangun desa yang tangguh, aman, sehat, dan berkelanjutan dalam menghadapi kebencanaan.

Pelatihan PKD digelar BNPB di STIKES Pemkab Jombang siang tadi. Kegiatan ini dihadiri langsung Plt Deputi Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Andhika Nurrahmad Sudigda, Ketua AIPTINAKES Jatim Aries Wahyuningsih, dan perwakilan Program SIAP SIAGA Mambaus Su'ud

Baca Juga : Pemkot Surabaya Lanjutkan Penataan Ruang Basement Eks Hi-Tech Mal

Pangarso mengatakan, PKD merupakan salah satu program unggulan BNPB dalam memperkuat kapasitas desa menghadapi ancaman bencana. Oleh karena itu, ia menggandeng AIPTINAKES dalam mendukung percepatan pelaksanaan PKD dan pendampingan masyarakat. Melalui langkah ini, BNPB ingin memastikan bahwa isu-isu kebencanaan lokal dapat diintegrasikan ke dalam program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kami mengajak perguruan tinggi karena selain pemerintah daerah, mereka adalah pihak yang paling memahami situasi riil masyarakat di bawah," ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Keterlibatan perguruan tinggi di bawah naungan AIPTINAKES cukup diperlukan ​iku mengevaluasi Ketangguhan Desa Lewat Kuliah Kerja Nyata (KKN). Data evaluasi tersebut akan digunakan sebagai acuan bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa.

Pangharso juga berharap dengan adanya data PKD, mahasiswa tidak lagi meraba-raba program apa yang harus dibawa ke desa tujuan. Aptinakes juga didorong untuk bertindak sebagai penghubung yang memvalidasi jawaban dan bukti riil di lapangan terkait indikator ketangguhan desa tersebut.

"Aiptinakes ini menjadi perpanjangan tangan untuk pendekatan ke desa jika BPBD belum sempat menjangkau ke sana. Jadi sebelum KKN, mereka berkoordinasi dengan BPBD untuk melihat potret PKD di desa tersebut seperti apa," ucapnya.

Menurut Pangarso, penilaian ketangguhan desa dibagi menjadi beberapa tahapan. Mulai dari tingkat Pratama (pemenuhan layanan dasar kebencanaan) hingga tingkat Madya (kesiapan masyarakat, pelatihan, pemahaman risiko, hingga mitigasi pascabencana).

Baca Juga : Investor Dapat Diskon Pajak, Kota Malang Siapkan Karpet Merah untuk Penanaman Modal

Namun, BNPB menekankan bahwa target utama dari program ini bukanlah sekadar mengubah status desa menjadi tangguh secara instan, melainkan bagaimana mempertahankan ketangguhan tersebut secara konsisten.

"Membangun desa tangguh itu butuh tahapan yang panjang, tidak bisa selesai dalam sehari. Yang paling penting adalah keberlanjutannya (resilience berkelanjutan). Lebih baik mereka berproses pelan-pelan tapi berkelanjutan, daripada hari ini tangguh lalu besok tidak lagi," tandasnya.

Sementara, gerakan ini didukung oleh 32 perguruan tinggi kesehatan yang bernaung di bawah Aiptinakes Jatim. ​Ke depan, koordinasi intensif akan terus dilakukan melibatkan pimpinan perguruan tinggi, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait guna memastikan kesiapsiagaan pra-bencana, saat bencana, maupun pasca-bencana berjalan optimal.