DPRD Situbondo Soroti Perputaran Uang Program MBG, Minta Pemkab Susun Kebijakan Strategis

JATIMTIMES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi visi dan misi Presiden RI dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Situbondo Komisi II dari Fraksi PPP, Faisol Abd Syakur Jalil atau yang akrab disapa H Faisol, Jumat (29/5/2026).

Menurut H Faisol, program MBG tidak mungkin dicegah karena merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah diminta fokus menyiapkan strategi agar manfaat ekonomi dari program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Situbondo.

Baca Juga : Kasus Dugaan Anak Usia 4 Tahun Dicabuli Kakek di Situbondo Berlanjut, Polisi Periksa Dua Saksi 

"MBG tidak bisa dicegah karena itu bagian dari visi dan misi Presiden. Dalam sisi lain, ini adalah uang berkah yang masuk ke Situbondo," ujar H Faisol.

Ia menjelaskan, potensi perputaran uang dari program MBG di Kabupaten Situbondo sangat besar. Jika diasumsikan terdapat sekitar 50 ribu siswa penerima manfaat, maka dengan estimasi biaya makan dan minum sebesar Rp 10 ribu per siswa, uang yang beredar mencapai sekitar Rp 500 juta setiap hari.

"Kalau satu bulan distribusi MBG selama 22 hari, maka sekitar Rp 11 miliar uang berputar di Kabupaten Situbondo dari program MBG," katanya.

Besarnya perputaran anggaran tersebut, lanjut H Faisol, seharusnya mampu memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

Namun demikian, ia menilai perlu adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah agar uang yang beredar dari program MBG tidak justru keluar daerah. Karena itu, DPRD Situbondo meminta Bupati dan Wakil Bupati Situbondo segera merumuskan langkah strategis untuk membangun ekosistem pendukung program tersebut.

Salah satu usulan yang disampaikan yakni melibatkan seluruh pemerintah desa se Kabupaten Situbondo dalam penyediaan kebutuhan bahan baku MBG. Setiap desa diharapkan fokus menyuplai komoditas sesuai potensi masing-masing.

"Kalau suatu desa punya potensi tomat, maka itu yang disuplai untuk kebutuhan MBG. Kalau punya potensi telur atau sayur, ya diambil dari desa tersebut," jelasnya.

Baca Juga : Kasus Dugaan Anak Usia 4 Tahun Dicabuli Kakek di Situbondo Berlanjut, Polisi Periksa Dua Saksi 

Selain itu, DPRD Situbondo juga mendorong pemerintah desa menggalakkan pertanian berbasis rumah tangga. Masyarakat diharapkan mulai memanfaatkan lahan sempit dengan sistem polybag maupun hidroponik untuk menanam berbagai kebutuhan pangan.

Program pertanian keluarga tersebut, menurut H Faisol, perlu didukung dengan bantuan permodalan dari pemerintah daerah. Ia mengusulkan adanya dukungan anggaran sekitar Rp 10 juta hingga Rp 20 juta untuk masing-masing desa guna mengembangkan pertanian produktif berbasis masyarakat.

"Hasil panen yang ditanam warga nantinya bisa diambil oleh KDMP untuk kemudian disuplai ke program MBG. Dengan begitu, uang yang berputar dari transaksi MBG tetap berada di Kabupaten Situbondo, dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat Situbondo," tegasnya.

Ia berharap program MBG tidak hanya dipandang sebagai program makan gratis semata, melainkan momentum untuk membangun kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Situbondo.