Khawatir Tumpang Tindih dengan Dana Banpol, DPRD Jatim Hentikan Program Sowan

JATIMTIMES – Pelaksanaan program Sosialisasi Dewan (Sowan) di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) resmi dihentikan sementara alias pending. Kepastian ini disampaikan langsung Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, usai Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Selasa (26/5/2026).

Langkah ini diambil guna mendapatkan kejelasan mengenai posisi program tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara kegiatan yang digelar menggunakan dana kedewanan dan dana Bantuan Partai Politik (Banpol).

Baca Juga : Oknum Pegawai Setwan Lamongan yang Digerebek Istri di Hotel Tuban Terancam Dipecat

Musyafak Rouf menegaskan bahwa penghentian sementara ini krusial untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Menurutnya, perlu ada ketegasan mengenai sasaran audiens agar tidak terjadi kerancuan antara kewajiban konstitusional anggota dewan dan kegiatan internal kepartaian.

"Dipending untuk bisa mendapatkan kejelasan terkait dengan posisi Sosialisasi Dewan itu sendiri. Apakah itu tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang dilakukan oleh partai? Kita kan sudah ada tunjangan Banpol. Yang diundang itu siapa? Apakah masyarakat umum atau konstituen? Itu dipastikan dulu. Kalau konstituen, berarti menggunakan dana Banpol," tegas Musyafak di Gedung DPRD Jatim, Selasa (26/5/2026).

Lebih lanjut, Musyafak menyoroti tantangan teknis terkait status kepengurusan anggota legislatif. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kelanjutan penggunaan anggaran sosialisasi di lapangan.

"Tidak semua anggota DPRD itu pengurus partai. Kan tidak bisa kalau program itu kemudian digunakan oleh yang bukan pengurus partai jika sumbernya dari Banpol. Kalau pengurus partai bisa. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipastikan dulu kedudukannya," imbuhnya.

Keputusan untuk menunda program Sowan juga merujuk pada hasil kajian internal. Musyafak mengungkapkan adanya proses telaah yang dilakukan bersama sejumlah pihak terkait di tingkat Inspektorat guna meneliti kesesuaian program dengan regulasi terbaru, terutama terkait nomenklatur dalam Permendagri.

Ia menjelaskan bahwa program Sowan merupakan hasil evolusi nama dari program Wawasan Kebangsaan (Wasbang) serta Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, dan Sarasehan (Solosemiran). "Hakikatnya sebenarnya sama, cuma namanya saja disesuaikan dengan nomenklatur yang ada dalam Permendagri itu," jelas politisi senior PKB tersebut.

Baca Juga : Adab Anak Desa Tergerus Internet, Miseri DPRD Jatim Dorong Aturan Pembatasan Konten

Demi menghindari potensi temuan hukum di masa mendatang, pimpinan dewan memilih untuk bersikap hati-hati dan menunggu pendapat resmi dari pemerintah pusat. "Masih kita pending dulu sambil menunggu saran dan pendapat dari Mendagri terkait dengan itu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Musyafak juga mengonfirmasi penundaan Rapat Paripurna terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Agenda krusial yang akan memaparkan evaluasi atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut terpaksa diundur hingga Juni mendatang akibat padatnya beban kerja BPK di wilayah Indonesia Timur.

"Karena di BPK ini yang ditangani tidak hanya Jawa Timur saja, tetapi meliputi Indonesia Timur, sehingga kita terpaksa menunda sampai bulan Juni rencananya. Nah, penundaan ini harus dirapatkan kembali untuk menjadwalkan ulang agenda di forum Paripurna nanti," pungkasnya.