Kurikulum SMK Berkejaran dengan Akselerasi Teknologi, Masihkah Pendidikan Vokasi Relevan dengan Lapangan Kerja?

JATIMTIMES – Angka statistik angkatan kerja acap kali menjadi momok yang membayangi ruang-ruang kelas sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional masih didominasi oleh lulusan SMK yang menyumbang angka tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

BPS mencatat, sebaran angka pengangguran SMK tertinggi mencapai 8,63 persen, SMA umum: 6,88 persen, perguruan tinggi (diploma IV, S1-S3): 5,39 persen, diploma I/II/III: 4,31 persen, SMP: 3,80 persen, dan SD ke bawah: 2,30 persen.

Baca Juga : Nilai TKA SD dan SMP 2026 Segera Diumumkan, Ini Cara Membaca Skor dan Predikatnya

Sekolah vokasi didesain untuk mencetak tenaga siap kerja. Namun di pasar kerja, mereka justru paling banyak mengantre akibat ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan industri. Kecepatan perkembangan teknologi yang melesat harian berbanding terbalik dengan pembaruan fasilitas juga kurikulum sekolah yang bergerak tahunan.

Potret senjang terjadi salah satunya pada perusahaan infrastruktur telekomunikasi Tower Bersama Infrastructure Group (TBIG) di Tangerang, Banten. Perusahaan merasakan adanya gap relevansi pendidikan vokasi diuji melalui data riil serapan kerja dan intervensi kurikulum.

Pada pelaksanaan program kunjungan industri, pelajar SMK baru merasakan bahwa selama ini pendidikan di sekolah belum sepadan dengan industri. Wawasan teknisnya dirasa terisolasi di ruang kelas dengan fasilitas seadanya.

"Jujur, saya baru pertama melihat secara rinci bagaimana alat-alat bekerja dan jenis tower. Di sekolah, materi terbatas pada teori dasar dan rakitan kabel skala kecil. Kami belum pernah menyentuh teknologi transmisi modern," ungkap Kelvin Hogan, siswa SMK HS Agung Bekasi.

Jumat siang (22/5/2026) lalu, siswa siswi sekolahnya mendapatkan pengalaman melihat langsung laboratorium dan peralatan industri telekomunikasi masa kini. Baginya, masuk ke TBIG Lab membuka ruang pandang baru.

Ia dan teman-temannya di jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) turut dibuat takjub dan antusias. Ia mengaku paling tertarik saat mengetahui keberadaan tower telekomunikasi kamuflase yang dirancang menyatu dengan lingkungan sekitar.

"Mungkin ke depan kalau ada kesempatan dengan kunjungan ini bisa tahu lebih harus mengejar belajar apa (untuk bisa bekerja)," katanya.

Kepala SMK HS Agung Bekasi, Subur Taufiq, mengakui bahwa keterbatasan di sekolah memang yang menjadi kendala siswa belum bisa mengejar kebutuhan industri. Terlebih, selain pelatihan, perusahaan seperti TBIG membuka program adanya kurikulum unggulan untuk memberi acuan sekolah menyesuaikan skill yang diperlukan agar siswa siap kerja.

Subur mengakui, bahwa membiarkan industri memberikan anjuran materi ajar adalah salah satu jalan keluar. "Peralatan di sekolah sangat terbatas. Dengan kurikulum unggulan yang dari industri, siswa kami tidak tertinggal jauh," jelas Subur. 

Keterbatasan ini diamini oleh CSR Analyst TBIG, Revfath Rizqon Syafaat. Berdasarkan survei internal TBIG di berbagai daerah, mayoritas siswa SMK jaringan mengalami ketertinggalan dalam hal teknologi industri.

"Banyak siswa di daerah yang sama sekali tidak tahu fiber optic dan hanya berkutat di seputar jaringan LAN. Mereka tidak bisa mengoperasikan alat-alat kerja standar industri modern. Gap-nya cukup jauh," ungkap Revfath.

Untuk menjembatani jurang pemisah tersebut, TBIG menyusun program pelatihan terintegrasi pilar "Bangun Cerdas". Modul yang diberikan didesain ulang bersama pihak sekolah melalui sinkronisasi materi materi lapangan, mencakup hard skill, soft skill, hingga pemahaman proses bisnis (business process) industri telekomunikasi.

Filter Ketat Standar Industri

Baca Juga : Menakar Ulang Fungsi CSR: Bergerak dari Karitatif Menuju Investasi Sumber Daya Manusia

Meski program penyelarasan dibuka lebar, standar ketat industri tetap menjadi saringan utama. Kualitas lulusan tidak lagi diukur dari selembar ijazah formalitas, melainkan dari kompetensi murni di lapangan.

Revfath membeberkan data riil evaluasi program sepanjang tahun 2025. Dari total 1.569 siswa yang diajukan melalui sekolah untuk mengikuti pelatihan, hanya 145 orang (9,2%) yang dinyatakan lulus dan memenuhi standar kualifikasi TBIG.

"Saringan kami sangat ketat. Sebanyak 145 lulusan tersebut adalah mereka yang benar-benar memenuhi standardisasi nilai pre-test, post-test, tingkat kehadiran, serta penguasaan alat," tegas Revvath.

Bagi mereka yang lolos magang, perusahaan menerapkan aturan ketat sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Namun, selain dari urusan kompetensi teknis persoalan mentalitas dan mitigasi karakter juga menjadi hambatan perusahaan-perusahaan mitra dan sub-kontraktor TBIG. Di antaranya hambatan baru muncul: keengganan lintas domisili.

Berdasarkan catatan SMK HS Agung saja, 70 persen siswanya berorientasi langsung kerja. Sektor infrastruktur telekomunikasi membutuhkan ekspansi masif ke berbagai daerah, sementara wilayah Jawa kini lebih berfokus pada fase perawatan (maintenance). Imbasnya, tenaga kerja baru harus siap ditempatkan di lokasi pembangunan tower di luar pulau.

Dari 145 lulusan pelatihan tahun 2025 yang siap kerja, hanya 84 orang yang berhasil diserap oleh industri mitra. Sisanya memilih menganggur atau mencari kerja lain.

"Kebanyakan lulusan stay di zona nyaman. Mereka menolak dikirim ke luar daerah. Padahal, dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra, para lulusan ini sudah dijamin fasilitas wajib berupa uang saku dan mess tinggal, selain itu juga tidak diizinkan orang tua," sesal Revfath.

Hingga pertengahan tahun 2026 ini, proses rekrutmen baru berjalan untuk 7 orang. Target serapan tenaga kerja dari pihak mitra sebenarnya dipatok minimal 30 persen dari total lulusan pelatihan. "Kalau ditawari lalu mereka jawab tidak mau, kami terpaksa mencari resource (sumber daya) lain dari luar program," tambah dia.

Dengan hambatan yang ada, relevansi lulusan pendidikan vokasi seperti SMK masih belum sepenuhnya menjawab perkembangan industri. Data riil yang terungkap menegaskan bahwa relevansi pendidikan vokasi tidak lagi sekadar urusan mencocokkan kurikulum di atas kertas.

"Tantangannya hari ini keterbatasan alat praktik sekolah, standardisasi industri, hingga mentalitas adaptasi siswa," imbuhnya.