Arah Baru Layanan Disabilitas di Malang, Penanggungan dan MAC Jadi Pelopor Posyandu Berbasis Intervensi Nyata 

JATIMTIMES - Posyandu Disabilitas di Kelurahan Penanggungan, Kota Malang, mulai bergerak ke arah baru yang belum banyak diterapkan di wilayah lain. Layanan yang sebelumnya identik dengan pendataan kini diarahkan menjadi ruang intervensi nyata bagi penyandang disabilitas. Perubahan ini muncul dari kolaborasi antara Malang Autism Center (MAC) dan pihak kelurahan yang mencoba keluar dari pola lama yang dinilai kurang berdampak.

Program yang berjalan sejak April 2026 ini tidak hanya menghadirkan pendekatan baru, tetapi juga bisa dibilang masih jarang di Kota Malang. Posyandu disabilitas dengan konsep intervensi terarah belum banyak dijalankan. Bahkan, dari upaya penjajakan yang dilakukan MAC ke beberapa wilayah, Kelurahan Penanggungan menjadi yang paling cepat merespons dan siap mengeksekusi gagasan tersebut.

Lurah Penanggungan Amanullah Abror mengakui arah baru ini berangkat dari kebutuhan riil di lapangan. “Kami punya sekitar 40 penyandang disabilitas dengan berbagai jenis. Selama ini kegiatannya masih umum, belum menyentuh kebutuhan masing-masing. Setelah berkoordinasi dengan MAC, akhirnya kami ubah konsepnya jadi lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca Juga : Situbondo Raih Penghargaan Nasional, Komitmen Layanan Kesehatan Kian Diakui

Ia menjelaskan, posyandu disabilitas kini tidak lagi digelar sebagai kegiatan sesaat. Kelurahan menargetkan enam kali pertemuan dalam setahun agar proses pemantauan dan intervensi bisa berjalan berkesinambungan. Langkah ini sekaligus memanfaatkan anggaran yang sebelumnya belum optimal digunakan untuk program yang benar-benar berdampak.

Perubahan arah layanan ini tidak lepas dari peran MAC yang sejak awal mendorong adanya kejelasan tindak lanjut. Founder MAC, Mohammad Cahyadi, menyebut pihaknya sempat mencoba berkomunikasi dengan lebih dari satu kelurahan sebelum akhirnya program ini berjalan di Penanggungan. “Saya sempat berbicara dengan dua kelurahan, tapi yang lebih dulu merespons dan siap jalan justru Penanggungan. Dari situ kita kembangkan konsepnya,” katanya, saat diwawancarai, Sabtu, (25/4/2026).

Menurut Cahyadi, banyak program disabilitas berhenti di tahap pendataan tanpa langkah konkret setelahnya. “Kalau sudah tahu datanya, pertanyaannya berikutnya sederhana, mau diapakan. Di sini kami pastikan ada intervensinya,” ujarnya.

Di lapangan, MAC menurunkan tim untuk melakukan asesmen langsung kepada peserta. Pendekatan ini memecah kategori disabilitas yang sebelumnya masih umum menjadi lebih rinci. Peserta dipetakan apakah masuk spektrum autisme, mengalami gangguan perkembangan lain, atau membutuhkan intervensi fisik seperti fisioterapi.

Cahyadi menjelaskan bahwa kebutuhan setiap penyandang disabilitas tidak bisa disamaratakan. “Autisme, down syndrome, cerebral palsy, sampai kondisi pasca stroke itu penanganannya berbeda. Bahkan banyak yang sebenarnya butuh fisioterapi tapi tidak pernah teridentifikasi,” ujarnya. Ia juga menyoroti pemahaman masyarakat yang masih terbatas soal definisi disabilitas, yang sering hanya dikaitkan dengan kondisi fisik yang terlihat.

Hasil asesmen kemudian langsung diarahkan ke langkah lanjutan. Untuk anak dalam spektrum autisme dari keluarga prasejahtera, MAC membuka akses ke program Omah Terapi Autis (OTA) dengan pola terapi intensif setiap hari kerja. Skema pembiayaan dibuat fleksibel agar tetap terjangkau.

Baca Juga : Golkar Situbondo Tuntas Laksanakan Muscam, Rakerda Siap Digelar Awal Mei 2026

“Ini bukan kegiatan simbolik. Kalau tidak ada intervensi, tidak akan ada perubahan. Makanya kami siapkan jalur terapinya,” kata Cahyadi.

Selain itu, peserta yang membutuhkan fisioterapi diarahkan ke layanan Klinik Fisioterapi Patria dengan biaya yang sudah disesuaikan bagi warga kurang mampu. Dalam kondisi tertentu, intervensi juga bisa dilakukan dari rumah melalui latihan mandiri dengan panduan khusus.

Sementara itu, struktur layanan posyandu tetap berjalan dengan melibatkan kelurahan dan puskesmas. Peserta menjalani tahapan pemeriksaan dasar seperti pendaftaran, pengukuran, hingga cek kesehatan. Perbedaannya, di akhir layanan terdapat sesi konsultasi berbasis asesmen yang menentukan arah penanganan selanjutnya.

Amanullah menilai perubahan ini membuat layanan lebih relevan dengan kebutuhan warganya. Ia menyebut sebagian besar penyandang disabilitas di wilayahnya didominasi spektrum autisme dengan usia mayoritas di bawah 20 tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda.

Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa arah baru layanan disabilitas tidak selalu membutuhkan program besar, tetapi perubahan cara kerja. Dari yang sebelumnya berfokus pada pendataan, kini bergeser ke model berbasis kebutuhan dan intervensi. Di Penanggungan, posyandu disabilitas mulai keluar dari pola rutinitas dan menjadi salah satu contoh awal bagaimana layanan ini bisa dijalankan lebih konkret di Kota Malang.