Antara Layanan dan Cuan, Khusnul Arif Bedah Potensi Pendapatan Non-Tiket Trans Jatim

JATIMTIMES – Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi di luar sektor tiket pada layanan Trans Jatim. Langkah ini diambil agar transportasi publik unggulan tersebut memiliki fondasi finansial yang lebih kuat tanpa harus terus-menerus bergantung sepenuhnya pada APBD.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengungkapkan bahwa potensi pendapatan non-tiket melalui pemanfaatan ruang iklan pada armada dan fasilitas pendukung Trans Jatim masih sangat terbuka untuk dikembangkan lebih jauh.

Baca Juga : Jam Buka Terbatas dan Tutup di Akhir Pekan, Fasilitas Perpustakaan Kota Batu Belum Ramah Pelajar

"Kami terus mendorong Dinas Perhubungan untuk mengoptimalkan segala bentuk resource atau sumber daya yang ada," ujar Khusnul Arif dalam podcast NGODE di kanal JTNTV milik JatimTIMES, yang tayang pada Kamis (16/4/2026) malam.

Menurut Khusnul, meskipun Trans Jatim adalah layanan publik bersubsidi, inovasi komersial tetap diperlukan guna meringankan beban fiskal daerah di masa depan. Ia menyarankan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim melakukan kajian matang untuk menawarkan ruang komersial pada badan bus secara profesional.

"Harus ada space yang dikomersialkan, inilah yang kemudian ditawarkan untuk menghasilkan PAD. Kami terus mendorong Dishub untuk melakukan kajian, karena setiap kebijakan juga perlu hitungan yang matang," tambah pria yang akrab disapa Mas Pipin ini.

Analisis dari Komisi D DPRD Jatim menunjukkan bahwa kemandirian finansial Trans Jatim menjadi krusial di tengah gejolak ekonomi global yang memicu kenaikan biaya operasional dan energi. Dengan mengandalkan pendapatan non-tiket, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melakukan ekspansi koridor ke wilayah lain tanpa harus mengorbankan stabilitas tarif flat Rp5.000 yang saat ini dinikmati warga.

Langkah ini juga dipandang sebagai upaya modernisasi tata kelola transportasi publik. Khusnul menilai pemanfaatan ekosistem Trans Jatim—mulai dari badan bus, halte, hingga aset digital di dalam armada—dapat menjadi daya tarik bagi sektor swasta untuk berkolaborasi, sehingga tercipta siklus ekonomi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Meski mendorong peningkatan pendapatan, Khusnul menegaskan bahwa orientasi utama Trans Jatim tetaplah pelayanan publik, bukan sekadar unit bisnis murni. Ia menyampaikan bahwa target PAD Dishub Jatim dari sektor ini pada tahun 2025 ditarget mencapai kisaran Rp34 miliar.

Baca Juga : Dirut Tugu Tirta Raih PWI Jatim Award 2026 Berkat Transformasi Digital Layanan Publik

"Kalau bicara transportasi publik, ya kita bicara pelayanan masyarakat. Kita tidak boleh bertransaksi dengan masyarakat sebenarnya, enggak boleh hitung-hitungan. Ini keluar Rp251 miliar hasilnya berapa, ini enggak bisa. Ini bukan BUMD yang jelas-jelas orientasinya adalah penghasil," tegas Khusnul.

Program NGODE (Ngobrol Bareng Dewan) di JTNTV milik JatimTIMES berkomitmen untuk terus hadir sebagai jembatan komunikasi antara legislatif dan masyarakat. Melalui ruang diskusi ini, berbagai isu strategis di Jatim akan dikupas tuntas melalui perspektif para wakil rakyat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap kebijakan publik yang diambil.

Kehadiran program ini menjadi semakin relevan sebagai sarana edukasi publik untuk memahami bahwa setiap kebijakan, termasuk transportasi, memerlukan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan. Dengan menghadirkan narasumber berkompeten, NGODE konsisten membedah dinamika pembangunan Jatim agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Penjelasan lebih mendalam mengenai strategi inovasi dan masa depan transportasi Jatim ini dapat disaksikan selengkapnya melalui kanal YouTube JTNTV dalam program NGODE (Ngobrol Bareng Dewan) di tautan berikut: https://youtu.be/fcDcEnFk1yI.