Kisruh Internal PERADIN Jatim, Sejumlah Pengurus dan Anggota Minta Muswil Ditunda

JATIMTIMES - Musyawarah Wilayah (Muswil) III Badan Pengurus Wilayah (BPW) Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Jawa Timur, yang akan digelar Sabtu (18/4/2026) di Gedung Srijaya Surabaya, menuai protes dan memicu kekisruhan di internal pengurus dan anggota.

Salah satunya disampaikan pengurus BPC PERADIN, Arif Rahman H, yang menjelaskan ada beberapa Pengurus BPW PERADIN Jatim tidak dilibatkan dan tidak tahu tentang proses pelaksanaan Muswil tersebut. Sehingga dirinya menduga ada pelanggaran administrasi dan aturan organisasi. 

Baca Juga : Dari Ungkap Narkoba hingga Bantu Pemudik, 13 Polisi dan 1 Warga di Gresik Dapat Penghargaan

"Iya polemik Muswil PERADIN Jatim yang syarat kepentingan dan sangat dipaksakan," ujar Arif Rahman H, kepada Jatimtimes, Selasa (14/4/2026).

"Karena saya baru dengar kali ini, agenda awal halal bihalal momen silaturahmi antar saudara seprofesi se-Jawa Timur, yang harusnya untuk saling memaafkan, berubah jadi momentum persaingan cari pengaruh dan saling menjatuhkan, serta momen pemilihan ketua PERADIN Jatim," terusnya.

Arif mengatakan inkonsistensi tersebut menimbulkan masalah dan berpengaruh terhadap anggota advokat di PERADIN Jatim karena terkesan dipaksakan

"Padahal kita semua sepakat bahwa acara Muswil dan pemilihan ketua BPW Jatim itu adalah agenda sakral dalam organisasi, tapi kesannya kok dipaksakan! Apa memang ada kepentingan yang harus dilindungi atau aib yang harus ditutup rapat oleh pejabat terkait? Apalagi pada tanggal 6 April 2026 lenunjukan Plt Ibu Lucia sebagai Ketua BPW PERADIN Jatim sangat tidak mendasar dan tergesa-gesa? Ada apa ini? Hanya Tuhan yang Maha Tahu," tanya Arif.

Sementara itu, Wakil Ketua BPW PERADIN Jatim periode 2023-2026, Nihrul Bahi Alhaidar, menjelaskan adanya Surat Keputusan Nomor 105/SK/BPP-PERADIN/IV/2026 tentang penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua BPW PERADIN JATIM, tertanggal 6 April 2026, menunjuk Lucia Salohot Napitupulu, menggantikan Bambang Rudiyanto, yang telah habis masa periodesasinya sejak 10 Maret 2026.

Baca Juga : Puguh DPRD Jatim: Daya Kritis Pelajar soal Isu Publik Buktikan Gen Z Tidak Apatis

"Diktum Kesatu yang ada di dalam penerbitan SK tersebut menyebutkan bahwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua BPW PERADIN Jatim memiliki tugas melakukan konsolidasi organisasi tingkat BPW dan BPC. Dalam hal ini secara pribadi saya rasa 2 minggu tidak cukup bahkan sampai sekarang tidak ada konsolidasi yang menjadi tugas Plt Ketua BPW Peradin Jatim tersebut dilaksanakan. Officium Nobile, ingat tugas kita mulia, terhormat dan bermartabat, maka ketika ada Maladministrasi dalam proses ini, harga mati untuk menunda Pelaksanaan Muswil BPW Peradin," papar pria yang akrab disapa Haidar itu, di kantornya di Jalan Sumargo, Lamongan, Selasa (14/4/2026).

Lebih lanjut, Haidar menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 6-7 April 2026 mengaku telah menemui petinggi Peradin di Jakarta untuk konsultasi dan protes terkait langkah BPW Peradin Jatim yang telah melakukan tindakan Maladministrasi dalam proses persiapan pelaksanaan Muswil. Pihaknya juga meminta agar BPP mengambil sikap dengan mengambil alih BPW Peradin Jatim hingga pelaksanaan Muswil yang fair.

"Dan sesuai dengan AD/ART serta Peraturan Organisasi Peradin, Fiat Justitia Ruat Caelum ini telah menjiwai kami bicara loyalitas dan dedikasi kami terhadap Peradin. Dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sebagai advokat yang telah disumpah dengan janjinya, kami selaku pengurus dan BPC yang lain sudah berkirim surat kepada BPP Peradin agar ini menjadi perhatian dan tidak mencederai proses demokrasi dalam tubuh Advokat, terkhusus Peradin Jatim," tutup Haidar.